Antara Sumbar
Region: ID
Friday 10 July 2026 22:48:25 GMT
11222
268
14
11
Music
Download
Comments
X-MASH79 :
info terupdate min, febri sdh mengundurkan diri siap utk di proses lbh lanjut
2026-07-10 23:55:27
2
Nazwa Fitri :
12 pengeledahan d menyita barangnuang sdh ada pelakunya mana siapa yg punya kok gak ada dibawa dimuka umum jgn sampe fitnahnorang klu bpk polisi kerja
2026-07-11 02:04:40
1
CHIEF :
Aneh juga ya ... barang bukti sdh ada tapi tersangka belum ada. KOCAK
2026-07-11 00:39:30
3
nandar :
Gaaasssss pooollll pak polisi usut tuntas kasus jumbo ini
2026-07-11 01:55:39
1
Budi Edan :
gila,,inilah gunanya korupsi hukum kati
2026-07-11 04:37:41
0
arjuna 4 :
inilah saatnya Polri membuktikan profesionalissme dan akuntabelnya...serta polisi bekerja untuk negeri
2026-07-11 01:40:14
0
Nazwa Fitri :
pak polisi kerja jujur benwr lanjutkan tangkap jgn takut tp klu tdk benar kasihan jaksa tercoreng namanya gara manuver politil
2026-07-11 02:05:23
1
luffy :
Pyerahan kilat berkas perkara Jampidsus Febrie Adriansyah dari Kortas Tipidkor Polri kpd Kejagung myusul eskalasi sitaan fisik fantastis senilai Rp476 miliar & 74 kg emas merupakan cerminan nyata dr anomali penegakan hukum (due process of law) yang didikte oleh kalkulasi stabilitas politik tertinggi (statecraft). Di bawah bayang-bayang instruksi Presiden Prabowo kompromi Ratas utk meredam friksi senjata antar-lembaga, langkah kepolisian menetapkan status tersangka secara terburu-buru tanpa pemeriksaan awal (initial examination) mengonfirmasi adanya taktik penguncian yurisdiksi perkara agar kasus tidak dilokalisasi atau didegradasi oleh Korps Adhyaksa. Namun, dalih birokratis Plt. Jampidsus Rudi Margono yang memilih "mempelajari dokumen" alih-alih langsung menahan tersangka utama, justru membuka celah hukum acara pidana (KUHAP) yang sangat rawan. Penundaan taktis ini dinilai para akademisi sebagai strategi cuci tangan yang sengaja memancing gugatan Praperadilan dari kubu Febrie; jika hakim mengabulkan gugatan akibat cacat formil prosedur Polri, status tersangka dapat dibatalkan demi hukum tanpa membuat Kejaksaan Agung terlihat secara vulgar melindungi mantan pimpinannya.Secara keseluruhan, skandal "Industrialisasi Kasus" dan TPPU lintas lembaga ini telah menempatkan sistem peradilan Indonesia pada titik nadir krisis kepercayaan publik. Jika Kejaksaan Agung terbukti ragu-rabu atau memangkas alat bukti digital dari klaster Cipete guna memutus rantai keterlibatan aktor intelektual di atas Febrie, taruhannya adalah kehancuran mutlak sisa legitimasi institusi mereka. Ruang kompromi birokratis ini kini terkunci rapat oleh radar pengawasan Panja Komisi III DPR dan hak supervisi absolut KPK yang siap melakukan pengambilalihan total (take over) jika penanganan perkara berjalan melempem. Krisis ini menjadi ujian fundamental bagi pemerintahan baru untuk membuktikan apakah doktrin "bersih-bersih institusi" dapat dijalankan secara konsisten tanpa diskriminasi, ataukah sekadar brakhir sbg pengorbanan satu aktor untuk menyelamatkan struktur kekuasaan di atasnya. Jadi kalau ada rekayasa hukum yg btanggungjawab adl Presiden. Smoga prediksi Pak Mafud tdk terjadi?
2026-07-13 16:19:29
0
surya :
😁😁😁
2026-07-11 10:32:38
0
👉Eddyarekjowo01🙏 :
😁
2026-07-10 23:45:25
0
🅰♓Ⓜ :
😂😂😂
2026-07-11 02:01:42
0
To see more videos from user @antarasumbar, please go to the Tikwm
homepage.
