@your.cute.little.miss: #football#pourtoi#argentine#fifa#coupedumonde

🌺little.miss

Open In TikTok:

Region: FR

Wednesday 15 July 2026 21:18:16 GMT

416150

81293

354

13819

Music

Download

No Watermark .mp4 (3.34MB) No Watermark(HD) .mp4 (3.34MB) Watermark .mp4 (3.47MB) Music .mp3

Comments

choki🍝🌍 :

Espagne vs argentine je supporte le vs

2026-07-16 07:24:53

4365

𝒩𝑒𝑒𝓁𝒶🌷 :

Je vais supporter la pelouse

2026-07-16 07:16:29

695

𝐌𝐒𝐘♛ :

Leur pacte il est trop puissant frr

2026-07-15 21:28:33

3582

𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 :

lv je tiens ni pour l’espagne ni pour l’argentine cbon leur cdm truquée là

2026-07-15 21:34:32

352

𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵 ’🪽 :

le tiktok le plus réel que j ai vue de ma vie

2026-07-15 22:00:51

138

ikram :

so true 🙃🙃 our last hope Spain

2026-07-16 14:56:05

0

yvonne 🧛🏿‍♀️ :

Ici on va regarder la vrai finale France vs Angleterre

2026-07-16 11:49:56

38

￴ ￴ ￴ ￴ ￴￴ ￴ ￴￴ ￴ ￴￴ :

Je supporte la pause fraîcheur

2026-07-16 10:09:43

29

R.m@ne’🍓♡ :

je supporte soit l'équipe de nettoyage soit les ramasseur de balle

2026-07-16 12:57:34

41

кмs :

mtn j’ai abandonner la coupe du monde

2026-07-15 21:34:16

104

𝐽𝑎𝑑𝑒 :

Pire coupe du monde au nom

2026-07-16 10:23:54

48

izealicia :

je crois y'aura plus de gens qui vont regarder pour la 3e place que pour la finale

2026-07-16 08:29:12

34

✰شهرزاده :

au nom j’vais supporter la balle, sayer je déteste les deux équipes

2026-07-15 23:52:18

248

kelly :

je suis arrivé à un stade où je suis pour l'espagne alors qu'ils ont fait perdre mes deux pays

2026-07-16 07:27:21

6

￴ ￴ ￴ ￴ ￴ ￴ ￴ ￴￴ ￴ ￴ ￴ :

La finale c France Angleterre

2026-07-16 10:07:34

100

𝑚𝑖𝑐ℎ𝑒𝑎𝑙￴￴ :

donc la on est pour qui largentine ou l'Espagne

2026-07-16 02:31:10

10

To see more videos from user @your.cute.little.miss, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

صلي على النبي وذكر غيرك #دعاء_يريح_القلوب #دعاء #دعاء_جميل #موعظة

صلي على النبي وذكر غيرك #دعاء_يريح_القلوب #دعاء #دعاء_جميل #موعظة

Sisters! @dixiedamelio @charlidamelio

Sisters! @dixiedamelio @charlidamelio

Sự bế tắc dẫn đến sự đau khổ #xuhuong2024 #phatgiaomaunhiem #xuhuong #phatphapnhiemmau #phatphapvadoisong

Sự bế tắc dẫn đến sự đau khổ #xuhuong2024 #phatgiaomaunhiem #xuhuong #phatphapnhiemmau #phatphapvadoisong

Tá começando agora ? Presta atenção e não pare !!!! #shopee #shopeevideos #viral ##afiliadashopee

Tá começando agora ? Presta atenção e não pare !!!! #shopee #shopeevideos #viral ##afiliadashopee

𝙍𝙚𝙥𝙤𝙨𝙩 𝙈𝙮 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 𝙋𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙑𝙞𝙚𝙬𝙨 𝙋𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙨🥺😭#foryoupage #viralvideo #trending #areebawrites16 #poetry

𝙍𝙚𝙥𝙤𝙨𝙩 𝙈𝙮 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 𝙋𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙑𝙞𝙚𝙬𝙨 𝙋𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙨🥺😭#foryoupage #viralvideo #trending #areebawrites16 #poetry

Pendidikan tinggi sejak lama dipandang sebagai the great equalizer, instrumen yang memungkinkan seseorang mengubah masa depan melalui ilmu pengetahuan. Bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama dari kalangan menengah dan bawah, keberhasilan seorang anak memasuki perguruan tinggi negeri bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan investasi sosial yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, harapan tersebut mulai berhadapan dengan realitas yang tidak selalu mencerminkan rasa keadilan. Salah satu penyebabnya adalah implementasi sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Secara filosofis, UKT dibangun di atas prinsip subsidi silang. Mahasiswa dari keluarga yang mampu membayar lebih tinggi agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh biaya pendidikan yang lebih ringan. Gagasan ini selaras dengan amanat keadilan sosial dalam konstitusi. Persoalannya, cita-cita tersebut kerap tersandung pada kelemahan implementasi. Penentuan kelompok UKT masih sangat bergantung pada data administratif yang belum mampu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara utuh. Kondisi ini melahirkan fenomena yang paradoks. Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya, hampir selalu ditempatkan sebagai kelompok yang dianggap mampu karena memiliki slip gaji yang terdokumentasi secara digital. Padahal, besaran gaji tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi yang sebenarnya. Tidak sedikit ASN yang harus menanggung cicilan rumah, pinjaman pendidikan, biaya kesehatan, hingga kebutuhan keluarga besar. Pendapatan bersih yang diterima setiap bulan sering kali jauh lebih kecil dibanding angka yang tercantum pada slip gaji. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi tetapi bersifat informal justru lebih mudah dikategorikan sebagai kelompok berpenghasilan rendah. Pengusaha, pemilik lahan perkebunan, juragan nelayan, atau pelaku usaha lain yang tidak memiliki laporan pendapatan formal berpotensi memperoleh kelompok UKT yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya asimetri informasi yang menyebabkan sistem lebih mudah “menghukum” mereka yang transparan dibanding mereka yang sulit diverifikasi. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika banyak perguruan tinggi bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Otonomi pengelolaan keuangan memang memberikan ruang bagi kampus untuk berkembang lebih mandiri dan kompetitif. Namun, di sisi lain, keterbatasan subsidi pemerintah mendorong perguruan tinggi mencari sumber pembiayaan dari mahasiswa. Akibatnya, pendidikan tinggi perlahan menghadapi gejala komodifikasi, ketika mahasiswa tidak lagi dipandang semata sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai sumber penerimaan institusi. Sudah saatnya evaluasi terhadap sistem UKT dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu membangun mekanisme verifikasi ekonomi yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan integrasi data perpajakan, kepemilikan aset, bantuan sosial, hingga kondisi tanggungan keluarga. Penilaian kemampuan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada besaran gaji formal, tetapi juga harus mempertimbangkan daya beli dan beban finansial yang sesungguhnya. Pada akhirnya, pendidikan tinggi tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai jembatan mobilitas sosial. Kebijakan UKT harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan, bukan sumber ketimpangan baru. Sebab, ketika sistem gagal membedakan antara kemampuan administratif dan kemampuan ekonomi yang nyata, maka yang tercederai bukan hanya rasa keadilan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam memenuhi hak konstitusional setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pendidikan tinggi sejak lama dipandang sebagai the great equalizer, instrumen yang memungkinkan seseorang mengubah masa depan melalui ilmu pengetahuan. Bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama dari kalangan menengah dan bawah, keberhasilan seorang anak memasuki perguruan tinggi negeri bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan investasi sosial yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, harapan tersebut mulai berhadapan dengan realitas yang tidak selalu mencerminkan rasa keadilan. Salah satu penyebabnya adalah implementasi sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Secara filosofis, UKT dibangun di atas prinsip subsidi silang. Mahasiswa dari keluarga yang mampu membayar lebih tinggi agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh biaya pendidikan yang lebih ringan. Gagasan ini selaras dengan amanat keadilan sosial dalam konstitusi. Persoalannya, cita-cita tersebut kerap tersandung pada kelemahan implementasi. Penentuan kelompok UKT masih sangat bergantung pada data administratif yang belum mampu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara utuh. Kondisi ini melahirkan fenomena yang paradoks. Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya, hampir selalu ditempatkan sebagai kelompok yang dianggap mampu karena memiliki slip gaji yang terdokumentasi secara digital. Padahal, besaran gaji tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi yang sebenarnya. Tidak sedikit ASN yang harus menanggung cicilan rumah, pinjaman pendidikan, biaya kesehatan, hingga kebutuhan keluarga besar. Pendapatan bersih yang diterima setiap bulan sering kali jauh lebih kecil dibanding angka yang tercantum pada slip gaji. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi tetapi bersifat informal justru lebih mudah dikategorikan sebagai kelompok berpenghasilan rendah. Pengusaha, pemilik lahan perkebunan, juragan nelayan, atau pelaku usaha lain yang tidak memiliki laporan pendapatan formal berpotensi memperoleh kelompok UKT yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya asimetri informasi yang menyebabkan sistem lebih mudah “menghukum” mereka yang transparan dibanding mereka yang sulit diverifikasi. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika banyak perguruan tinggi bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Otonomi pengelolaan keuangan memang memberikan ruang bagi kampus untuk berkembang lebih mandiri dan kompetitif. Namun, di sisi lain, keterbatasan subsidi pemerintah mendorong perguruan tinggi mencari sumber pembiayaan dari mahasiswa. Akibatnya, pendidikan tinggi perlahan menghadapi gejala komodifikasi, ketika mahasiswa tidak lagi dipandang semata sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai sumber penerimaan institusi. Sudah saatnya evaluasi terhadap sistem UKT dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu membangun mekanisme verifikasi ekonomi yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan integrasi data perpajakan, kepemilikan aset, bantuan sosial, hingga kondisi tanggungan keluarga. Penilaian kemampuan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada besaran gaji formal, tetapi juga harus mempertimbangkan daya beli dan beban finansial yang sesungguhnya. Pada akhirnya, pendidikan tinggi tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai jembatan mobilitas sosial. Kebijakan UKT harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan, bukan sumber ketimpangan baru. Sebab, ketika sistem gagal membedakan antara kemampuan administratif dan kemampuan ekonomi yang nyata, maka yang tercederai bukan hanya rasa keadilan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam memenuhi hak konstitusional setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang layak.

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy