1. Home
  2. Detail

@bongminjanjj_010:

kuromi ăn kimmochi
kuromi ăn kimmochi
Open In TikTok:
Region: VN
Friday 17 July 2026 18:53:36 GMT
121
51
0
1

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.45MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.45MB) Watermark .mp4 (0.65MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @bongminjanjj_010, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

The future you imagine is waiting for the version of you that refuses to give up. #rhumba #nollywoodmovies #struggle #life #EcoVibeAfrica
The future you imagine is waiting for the version of you that refuses to give up. #rhumba #nollywoodmovies #struggle #life #EcoVibeAfrica
DJ Cikini kegondagdia #fyp #djevolusi #cikinigondangdia #duoanggrek #viraltiktok #fouryoupage
DJ Cikini kegondagdia #fyp #djevolusi #cikinigondangdia #duoanggrek #viraltiktok #fouryoupage
we cope in different ways 🙂‍↔️ #fypシ #lany #paulklein #pjk #lanyholic @paul klein
we cope in different ways 🙂‍↔️ #fypシ #lany #paulklein #pjk #lanyholic @paul klein
Sürekli canı yanan çocuk #motivasyon #disiplin #başarı #kişiselgelişim #Fitness
Sürekli canı yanan çocuk #motivasyon #disiplin #başarı #kişiselgelişim #Fitness
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan tenaga non-ASN menggelar demo di depan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7). Dalam demo yang sempat ricuh itu, mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan Pemkot Tidore yang akan merumahkan hampir 2.000 tenaga kerja di lingkungan pemkot tersebut. Di dalam video terekam saat massa yang mengenakan seragam dinas terlihat adu jotos hingga aksi bakar dan merusak fasilitas di halaman kantor. Menurut para peserta aksi, kebijakan pemkot menimbulkan keresahan karena ribuan pegawai terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka berharap Pemerintah Kota Tidore dapat mencari solusi agar PPPK Paruh Waktu maupun tenaga non-ASN tetap memperoleh kesempatan bekerja dan tidak menjadi korban kebijakan efisiensi. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi aksi demonstrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak dirumahkan Said meminta pemerintah pusat turun tangan dan berembuk dengan pemerintah daerah (pemda) lantaran kondisi fiskal di daerah sedang tidak baik-baik saja. Said menyebutkan dana bagi hasil (DBH) yang belum disalurkan harus segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, lanjutnya, pemda pun mampu membayar gaji PPPK. Said berharap kebijakan merumahkan PPPK tersebut jangan sampai terjadi. Ia menyinggung soal adanya DBH yang belum dicairkan sepenuhnya ke daerah. Said menyadari bahwa kondisi fiskal di banyak daerah saat ini mengalami tekanan luar biasa. Karena itu, ia menekankan kembali pentingnya pemerintah pusat untuk turun tangan secara cepat. Sumber: Liputan6.com dan detik.com 📩 Hubungi kami untuk kolaborasi, promosi, dan sponsorship. #majangmejeng #pppkkotatidore
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan tenaga non-ASN menggelar demo di depan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7). Dalam demo yang sempat ricuh itu, mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan Pemkot Tidore yang akan merumahkan hampir 2.000 tenaga kerja di lingkungan pemkot tersebut. Di dalam video terekam saat massa yang mengenakan seragam dinas terlihat adu jotos hingga aksi bakar dan merusak fasilitas di halaman kantor. Menurut para peserta aksi, kebijakan pemkot menimbulkan keresahan karena ribuan pegawai terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka berharap Pemerintah Kota Tidore dapat mencari solusi agar PPPK Paruh Waktu maupun tenaga non-ASN tetap memperoleh kesempatan bekerja dan tidak menjadi korban kebijakan efisiensi. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi aksi demonstrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak dirumahkan Said meminta pemerintah pusat turun tangan dan berembuk dengan pemerintah daerah (pemda) lantaran kondisi fiskal di daerah sedang tidak baik-baik saja. Said menyebutkan dana bagi hasil (DBH) yang belum disalurkan harus segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, lanjutnya, pemda pun mampu membayar gaji PPPK. Said berharap kebijakan merumahkan PPPK tersebut jangan sampai terjadi. Ia menyinggung soal adanya DBH yang belum dicairkan sepenuhnya ke daerah. Said menyadari bahwa kondisi fiskal di banyak daerah saat ini mengalami tekanan luar biasa. Karena itu, ia menekankan kembali pentingnya pemerintah pusat untuk turun tangan secara cepat. Sumber: Liputan6.com dan detik.com 📩 Hubungi kami untuk kolaborasi, promosi, dan sponsorship. #majangmejeng #pppkkotatidore


About

Legal