@nuhayousef: جيل طيبين#العراق_السعوديه_الاردن_الخليج #erinnerung #explorerpage✨ #tiktoklivethailand

👑 ܢܘܗܐ🌿Nu💎ha🌿 ܝܘܣܦ👑
👑 ܢܘܗܐ🌿Nu💎ha🌿 ܝܘܣܦ👑
Open In TikTok:
Region: CA
Monday 20 July 2026 11:42:30 GMT
9476
880
62
29

Music

Download

Comments

amor_forever.1
amor❤for👉ever 💯 :
2026-07-22 23:01:06
0
user873338113103
ابو عيسى السبيل :
اي والله صحيح كلامك هذا هو جيل الطيبين
2026-07-22 10:02:44
0
a999a308
A999a :
2026-07-21 23:53:03
0
hessam9851
hussam :
ای والله جیل الثمانینات
2026-07-20 11:58:28
1
samir14353
samir :
انا مين جيل سبعينات ونتي بين عليكي جيل تمنينات جيل أصحاب القلوب ظيبة صباح الورود الجميلة🌹🌹
2026-07-22 08:21:54
0
anwaralnkawe
Anwar Alenkawi :
💞💞💞
2026-07-21 06:43:04
0
mustafa_elali27
Mustafa elali :
اصيل والله
2026-07-21 13:49:41
0
user68571965667342
سفيان العبيدي :
جيل الكاسية ونركض تحت المطر جيل الرسالة الورقية المرأة نحمل حملها نشيل بمكانها الطباشير نحب الناس الرجل الكبير عم ووالد بنت الجيران اختنا و....
2026-07-22 07:28:10
0
user3049677285306
خواجه الخواجه :
جميله جدا جدا
2026-07-21 08:30:50
0
dy26jkuhl7mc
خالد الركابي :
هله
2026-07-21 21:59:59
0
dyfg8yl72z5h
النسر الطائر :
2026-07-21 06:21:05
0
starsclacket
قصص من الحياة / Stories :
انتي قمر
2026-07-22 11:09:06
0
aboscheco2
🎼ابو شيخو🎼 :
مواليد اليام الجميل راحت ماراح ترجع نعم ما تغيرنا بقينا متل ما نحنا كلام واجع القلب اقسم بالله 😳😔😔😔😔💚☀️❤️
2026-07-22 13:00:58
0
user3076132386196
طرطوسي :
❤️❤️❤️
2026-07-20 11:48:52
0
kamalfranso
Kamal Franso :
السبعينات والثمانينات احلى الأجيال 🌹🌹🌹
2026-07-20 12:02:59
1
a__b__s__ss
استاذ عباس :
❤️
2026-07-21 10:06:00
0
user6397827635980
علي بشتاوي :
2026-07-20 22:22:57
0
majidalmajid54
ماجد الماجد345 :
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2026-07-21 00:13:44
0
chef1amer1
الشيف عامر :
❤️❤️ورده 🌷
2026-07-20 12:06:02
0
To see more videos from user @nuhayousef, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin berdampak buruk terhadap lingkungan dan harus dihentikan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar langsung aspirasi masyarakat yang hanya ingin mencari nafkah sesuai aturan. Mereka berharap dapat beraktivitas melalui mekanisme yang legal, yaitu melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Kapolda. Ia mengakui bahwa WPR telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini penerbitan IPR masih terhambat berbagai kendala regulasi sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan WPR secara legal. "Kami terus berupaya mencari solusi bersama seluruh pihak terkait," ujarnya. Kapolda menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dua langkah, menjaga kelestarian lingkungan dan membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat. "Harapan kami, masyarakat tetap memiliki mata pencaharian yang layak, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan PETI dapat diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM mengakui bahwa proses penerbitan IPR masih terkendala implementasi regulasi baru. Berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, klarifikasi status kawasan hutan, serta rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sungai. Hingga kini, sejumlah persyaratan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Namun disisi lainnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat aktivitas tambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 10.000 hektare kawasan hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. #DetakSumbarNews #SumateraBarat #IPR #WPR #PETI

About