@tribunnews: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti pelibatan TNI-Polri dalam pengawasan wajib pajak sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/2026. Ia mengingatkan agar langkah ini tidak menimbulkan kesan intimidatif atau rasa teror di tengah masyarakat. Menurut Saan, sebelum melibatkan institusi di luar otoritas perpajakan, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak terhadap kenyamanan publik. Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas disebut berpotensi menimbulkan pertanyaan jika tidak disertai penjelasan yang jelas. DJP sendiri menegaskan bahwa Babinsa maupun Bhabinkamtibmas bukan pelaksana pemeriksaan atau pemungutan pajak. Kehadiran mereka hanya sebatas mendukung koordinasi di wilayah, bukan sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan. Meski begitu, publik menyoroti apakah keterlibatan aparat keamanan dalam pengawasan pajak bisa memperkuat kepatuhan atau justru menimbulkan rasa takut. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan pajak, atau malah menimbulkan kesan intimidasi yang tidak perlu? #TNI #Polri #WajibPajak #DJP #SuratEdaran

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 21 July 2026 09:45:11 GMT