Jawa Timur, (Surabaya)- Uang yang seharusnya menjamin ketersediaan pakan dan operasional satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) diduga justru ditilep untuk kepentingan pribadi. Temuan itu menjadi pintu masuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS periode 2016–2024, berinisial CA, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan. Penyidik menduga penyimpangan berlangsung selama delapan tahun. Nilai kerugian negara yang teridentifikasi sementara mencapai sekitar Rp10,2 miliar, berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia, mengatakan penyidikan menemukan adanya penggunaan anggaran perusahaan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk pengeluaran yang diduga hanya tercatat di atas dokumen tanpa didukung kegiatan nyata. Menurut dia, sebagian dana perusahaan diduga dicairkan melalui mekanisme yang seolah-olah digunakan untuk kebutuhan operasional KBS. Penyidik menduga pencairan tersebut dilakukan dengan melibatkan proses administrasi internal sehingga penggunaan anggaran tampak sesuai prosedur, padahal faktanya berbeda. "Dugaan sementara, dana perusahaan dikeluarkan melalui pos operasional, namun penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan anggaran, bahkan terdapat pengeluaran yang bersifat fiktif," ujar Punia dalam konferensi pers di Kejati Jawa Timur, Selasa (21/7/2026). Penyidik mengungkap, dari total kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar, sekitar Rp7,4 miliar diduga dimanfaatkan tersangka untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut, menurut penyidik, sejatinya dialokasikan untuk kebutuhan penting kebun binatang, termasuk pengadaan pakan satwa. Bagi penyidik, perkara ini tidak hanya berhenti pada persoalan kerugian keuangan negara. Dampaknya disebut ikut dirasakan oleh kondisi kebun binatang. Selama kurun waktu dugaan penyimpangan berlangsung, berbagai fasilitas disebut tidak berkembang, sejumlah sarana mengalami penurunan kualitas, sementara kondisi sebagian satwa juga menjadi perhatian karena minimnya perawatan dan ketersediaan kebutuhan pendukung. "Anggaran yang seharusnya dipakai untuk menunjang kebutuhan satwa diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, kondisi kebun binatang ikut terdampak," kata Punia. Atas hasil penyidikan tersebut, CA dijerat dengan Pasal 603 atau subsider Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari pertama. Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang telah dilakukan sejak awal 2026. Pada Februari lalu, tim penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kebun Binatang Surabaya, mulai ruang direksi, administrasi dan keuangan, bagian pengadaan, hingga ruang arsip. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita empat boks dokumen yang diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, serta sejumlah barang bukti elektronik berupa telepon seluler milik jajaran direksi, laptop, dan perangkat digital lainnya yang kini menjadi bagian dari alat bukti penyidikan. #jawatimur #surabaya #kejatijatim #fyp #kebunbinatangsurabaya - @kabar.jawa.timur4