@my_junus: YEAAAAH

Junus
Junus
Open In TikTok:
Region: DE
Thursday 23 July 2026 16:01:19 GMT
444137
66267
165
1331

Music

Download

Comments

lilymvlle
lily :
mooood
2026-07-24 19:30:15
0
lulu495380
Lulu :
first like
2026-07-23 16:04:28
0
rosioogleess
rocioogleezz :
slayyyyy
2026-07-24 15:45:23
0
sofiamskii
sof ❦. :
BEST DUO
2026-07-23 16:12:17
76
mayabeta5
trice🌺 :
Best couple no siblings
2026-07-23 17:41:12
97
i9xzs_
Reemas :
I loveee this duo 😢😢🤏🏻
2026-07-23 16:07:47
61
zah1de_avi
𝐚𝐯𝐢✧ :
love ur jacket 🤞🏾
2026-07-23 16:22:16
5
To see more videos from user @my_junus, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Keadilan semestinya menjadi dasar utama dalam penegakan hukum. Namun, perbedaan penanganan sejumlah perkara kerap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai rasa keadilan yang diterapkan. Salah satu sorotan datang dari putusan terhadap mantan Direktur Umum PT Pertamina, Luhur Budi Djatmiko, dalam perkara korupsi pengadaan lahan yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp348,69 miliar. Vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dinilai sebagian pihak jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, sehingga memicu kritik publik. Perbandingan kemudian diarahkan pada kasus Nenek Asyani pada 2015. Perempuan asal Situbondo itu sempat menjalani proses hukum atas tuduhan mengambil tujuh batang kayu jati. Perkara tersebut menuai perhatian luas dan menjadi simbol perdebatan mengenai perlakuan hukum terhadap masyarakat kecil. Perbedaan kedua kasus ini kembali memunculkan anggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menghadirkan rasa keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Kritik yang berkembang menilai bahwa perkara dengan kerugian negara besar dapat berujung pada hukuman yang dianggap ringan, sementara masyarakat kecil sering kali harus menjalani proses hukum yang panjang dan berat. Perdebatan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, transparansi proses peradilan, serta kesetaraan perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun latar belakang sosial. #beritaterkini #hukumindonesia #hukumtumpulkeatastajamkebawah #kasuskorupsi #fyp
Keadilan semestinya menjadi dasar utama dalam penegakan hukum. Namun, perbedaan penanganan sejumlah perkara kerap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai rasa keadilan yang diterapkan. Salah satu sorotan datang dari putusan terhadap mantan Direktur Umum PT Pertamina, Luhur Budi Djatmiko, dalam perkara korupsi pengadaan lahan yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp348,69 miliar. Vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dinilai sebagian pihak jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, sehingga memicu kritik publik. Perbandingan kemudian diarahkan pada kasus Nenek Asyani pada 2015. Perempuan asal Situbondo itu sempat menjalani proses hukum atas tuduhan mengambil tujuh batang kayu jati. Perkara tersebut menuai perhatian luas dan menjadi simbol perdebatan mengenai perlakuan hukum terhadap masyarakat kecil. Perbedaan kedua kasus ini kembali memunculkan anggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menghadirkan rasa keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. Kritik yang berkembang menilai bahwa perkara dengan kerugian negara besar dapat berujung pada hukuman yang dianggap ringan, sementara masyarakat kecil sering kali harus menjalani proses hukum yang panjang dan berat. Perdebatan tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, transparansi proses peradilan, serta kesetaraan perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun latar belakang sosial. #beritaterkini #hukumindonesia #hukumtumpulkeatastajamkebawah #kasuskorupsi #fyp

About