@kabar_dewan1: Fraksi Mulia DPRD Makassar Minta Pemkot Tunda Penerapan Wajib Pilah Sampah MAKASSAR – Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar yang juga anggota Komisi C, Ray Surdi Arsyad, menilai kebijakan Pemkot Makassar yang hanya akan menerima sampah residu di TPA Tamangapa mulai 1 Agustus 2026 masih terlalu terburu-buru. Menurutnya, masyarakat belum memperoleh sosialisasi yang memadai mengenai mekanisme pemilahan sampah dari sumber. "Sepertinya belum terlalu masif. Pertama soal sosialisasi, masyarakat belum banyak yang tahu terkait kebijakan ini," ujarnya. Ray mengatakan, selain sosialisasi, pemerintah juga harus memastikan kesiapan fasilitas pendukung. Dengan produksi sampah Kota Makassar yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, ia menilai masyarakat belum siap jika diwajibkan langsung mengolah sampah di rumah. Ia menyebut banyak warga mempertanyakan kebijakan tersebut karena selama ini sudah membayar iuran sampah. "Masyarakat akan bertanya, kami sudah membayar iuran setiap bulan, kenapa masih harus mengolah sampah sendiri di rumah," katanya. Menurut Ray, kondisi permukiman di Makassar juga menjadi tantangan karena banyak rumah tidak memiliki lahan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Karena itu, ia meminta pemerintah lebih dahulu memberikan edukasi mengenai tata cara pengelolaan sampah sekaligus menyiapkan sarana pemilahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. "Kalau berharap masyarakat langsung mengolah sampai menjadi residu, saya rasa belum mampu dilakukan saat ini," ucapnya. Ray juga menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah dan jumlah petugas kebersihan yang dinilai belum sebanding dengan volume sampah harian di Makassar. Untuk wilayah kepulauan, menurutnya, Pemkot juga perlu menyiapkan kapal pengangkut sampah agar pelayanan dapat berjalan optimal. Ia turut menilai penerapan kebijakan tersebut sebaiknya didukung dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda). "Silakan disosialisasikan terlebih dahulu, tetapi berikan waktu kepada masyarakat. Mungkin awal tahun depan atau tahun berikutnya baru diterapkan secara penuh," ujarnya. Ray mengungkapkan, sebagian besar anggota DPRD Makassar masih pesimistis kebijakan wajib pilah sampah dapat diterapkan secara efektif mulai 1 Agustus mendatang tanpa kesiapan fasilitas dan sosialisasi yang memadai. #Makassar #sampah #dprdmakassar #tpa

KABARDEWAN

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 24 July 2026 05:26:56 GMT