@cyber_magang: Maluku Utara Sherly Tjoanda mengumumkan pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 10 persen bagi ASN tingkat staf dan PPPK mulai Juli hingga Desember 2026. Kebijakan itu diambil setelah dana transfer ke daerah berkurang Rp709 miliar dan pembayaran gaji serta TPP PPPK tidak lagi dibantu APBN, sehingga seluruh bebannya harus ditanggung APBD Maluku Utara. Pemprov membutuhkan sekitar Rp263 miliar untuk membayar TPP pada September hingga Desember, tetapi dana yang dapat digunakan dari SILPA hanya Rp145 miliar. Pemotongan 10 persen diperkirakan menghemat Rp67 miliar, meski masih menyisakan kekurangan Rp51 miliar yang akan ditutup melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Sherly meminta maaf dan menyebut langkah tersebut sebagai pilihan terbaik agar hak pegawai tetap dapat dibayarkan hingga akhir tahun.