@lbh_jakarta: Warga Desa Rancapinang menceritakan bagaimana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan telah menghancurkan lahan pertanian dan sumber penghidupan mereka. Sekitar 25 hektare lahan telah hilang, sekitar 5.000 pohon kelapa ditebang, sementara sawah yang tinggal menunggu waktu panen ikut ditimbun alat berat. Kebun-kebun tersebut merupakan hasil perjuangan bertahun-tahun. Warga menghabiskan hingga 12 tahun untuk merawat pohon kelapa hingga dapat dipanen. Kini, hasil kerja keras itu musnah. Militer pertama kali datang ke Rancapinang pada 1996 dengan alasan meminjam lahan untuk latihan perang. Hampir 30 tahun kemudian, setelah program Batalyon Teritorial Pembangunan diluncurkan, militer merampas kebun dan sawah yang selama ini dikelola olehnya warga melalui Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan pada 2012. Saat ini warga tengah menggugat Sertifikat Hak Pakai tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang agar dibatalkan. Putusan perkara dijadwalkan akan dibacakan pada 6 Agustus 2026. Cerita tersebut disampaikan langsung oleh warga Desa Rancapinang dalam Diskusi Publik “UU TNI: Memulihkan Supremasi Sipil di Bawah Bayang-bayang Remiliterisasi” yang diselenggarakan di Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (31/7).

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 03 August 2026 14:02:03 GMT