1. Home
  2. Detail

@yuyu.ha6: #เสื้อผ้าแฟชั่น #เสื้อเชิ้ตผู้หญิง #เสื้อผ้าวัยทำงาน #ของดีบอกต่อ#แทร์นวันนนี้

Yuyu Dress Style👗💖
Yuyu Dress Style👗💖
Open In TikTok:
Region: TH
Sunday 09 August 2026 13:46:10 GMT
5355
29
2
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.99MB) Watermark .mp4 (1.06MB) Music .mp3

Comments

metta..17
นะเมตตา :
อก42ไซร์อะไร
2026-08-21 14:24:04
0
yuyu.ha6
Yuyu Dress Style👗💖 :
@TikTok @TIKTOK SHOP®
2026-08-09 13:46:25
0
To see more videos from user @yuyu.ha6, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Gibran Belum Serius dan Resmi Mundur, Padahal Presiden Prabowo Tidak Menolak, tapi Jokowi yg Minta Bertahan? Pemecatan atau Pemakzulan Harus Jalan Terus‼️ Publik jangan terkecoh. Yang disampaikan Istana melalui Mensesneg hari ini bukan pengunduran diri Gibran, melainkan baru
Gibran Belum Serius dan Resmi Mundur, Padahal Presiden Prabowo Tidak Menolak, tapi Jokowi yg Minta Bertahan? Pemecatan atau Pemakzulan Harus Jalan Terus‼️ Publik jangan terkecoh. Yang disampaikan Istana melalui Mensesneg hari ini bukan pengunduran diri Gibran, melainkan baru "niatan". Niat tanpa surat resmi pengunduran diri Gibran hanyalah wacana, dan wacana bukan keputusan. Padahal Presiden Prabowo sendiri tidak menolak kalau Gibran mau mundur. Tapi Gibran tampaknya belum serius mundur. Lihat kontradiksinya. Dalam satu tarikan napas, Gibran menyatakan niat mundur. Pada tarikan napas berikutnya, ia meminta waktu untuk membela diri lewat PTUN. Orang yg sungguh ingin mundur tidak sibuk mencari celah untuk bertahan. Ini bukan pamit. Ini mengulur waktu. Padahal faktanya sudah terang benderang. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. Mahkamah Agung, lewat putusan kasasi 742 K, menyatakan surat keterangan penyetaraannya tidak sah. Kasasi adalah tingkat terakhir, dan PTUN tingkat pertama tidak punya kuasa membatalkan putusan MA. Jadi apa lagi yang mau dibuktikan? Yang dicari bukan kebenaran, melainkan mengulur waktu. Lebih ironis lagi, untuk mundur Gibran tidak butuh izin siapa pun. Konstitusi tidak mensyaratkan persetujuan DPR atau MPR. Cukup satu lembar pernyataan tertulis. Kalau sampai hari ini surat itu belum ada, artinya Gibran memang belum mau pergi. Informasi lain dibilang, Gibran mau mundur tapi bapaknya, Jokowi yang memintanya bertahan. Kalau ini benar, Gibran sebenarnya adalah pion dari ambisi kekuasaan Jokowi yang tak habis-habisnya. Karena itu, DPR tidak boleh terlena. Hak Menyatakan Pendapat harus jalan terus, sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Jangan biarkan kata "niat" menjadi tameng untuk mengulur waktu, sementara konstitusi terus dipermalukan. Pelanggaran Gibiran terhadap Konstitusi sudah terang benderang dan berlapis-lapis. Pesannya sederhana: mundur sekarang dgn surat resmi, atau dipecat lewat jalur konstitusi dgn pemakzulan. Tidak ada pilihan ketiga bernama menunggu dan mengulur-ulur waktu.
tim kalo stress bawaannya pengen makan terus mana nih?🫣 #yayangdessert #dubaichewydancow #viral #trend
tim kalo stress bawaannya pengen makan terus mana nih?🫣 #yayangdessert #dubaichewydancow #viral #trend
Kapan lagi nemu kipas tahan sampai 19 Jam, cocok buat dibawa konser nih guys🤫💜 #army #btsworldtour #arirang
Kapan lagi nemu kipas tahan sampai 19 Jam, cocok buat dibawa konser nih guys🤫💜 #army #btsworldtour #arirang
Combo 18 Hộp 900 Chiếc Tăm Chỉ Nha Khoa
Combo 18 Hộp 900 Chiếc Tăm Chỉ Nha Khoa
Respuesta a @Arianis ahí está!!🤍🤍 si tienen más dudas m preguntan 🤍 #ccp #studytok #fyp
Respuesta a @Arianis ahí está!!🤍🤍 si tienen más dudas m preguntan 🤍 #ccp #studytok #fyp
Partai-partai Sudah Sudah Sepakat, Muhammadiyah Tidak Keberatan Soal Pemakzulan Gibran: Wapres Baru Tinggal Soal Waktu? Putusan MA Nomor 742 K menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Syarat pencalonan gugur. Yang tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong. Tujuh partai. Tujuh suara. Satu arah: pemakzulan Gibran. Di luar Senayan, Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pun tak mempersoalkan pemakzulan: silakan DPR mengagendakan pemakzulan, asal berpijak pada dasar hukum yg sah dan kemaslahatan umum. Ini bukan soal suka atau benci. Ini soal konstitusi. Rakyat biasa yg ijazahnya tidak sah, lamarannya dicoret. Mengapa wapres yg suketnya batal demi hukum harus kebal? Gibran mau mundur sendiri atau dimakzulkan?
Partai-partai Sudah Sudah Sepakat, Muhammadiyah Tidak Keberatan Soal Pemakzulan Gibran: Wapres Baru Tinggal Soal Waktu? Putusan MA Nomor 742 K menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Syarat pencalonan gugur. Yang tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong. Tujuh partai. Tujuh suara. Satu arah: pemakzulan Gibran. Di luar Senayan, Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pun tak mempersoalkan pemakzulan: silakan DPR mengagendakan pemakzulan, asal berpijak pada dasar hukum yg sah dan kemaslahatan umum. Ini bukan soal suka atau benci. Ini soal konstitusi. Rakyat biasa yg ijazahnya tidak sah, lamarannya dicoret. Mengapa wapres yg suketnya batal demi hukum harus kebal? Gibran mau mundur sendiri atau dimakzulkan?

About

Legal