@tribun.jakarta: Rp18,9 Triliun untuk 546 Pemda Menjamin Gaji PPPK hingga Akhir 2026 “Jadi tidak ada istilah PPPK dirumahkan atau enggak dibayar dengan ada tambahan ini. Ini sudah selesai sebetulnya” — Tito Karnavian, Mendagri Pemerintah mencairkan Rp18,9 triliun untuk 546 pemda guna memperkuat kapasitas fiskal dan memastikan pembayaran gaji pegawai, terutama PPPK, hingga akhir 2026. Rp18,9 TRILIUN UNTUK 546 PEMDA • Disalurkan langsung Kementerian Keuangan • Masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) • Tidak melalui Kemendagri DARI MANA DANANYA? Rp10,05 TRILIUN Dana Bagi Hasil (DBH) + • Rp8,8 TRILIUN Tambahan/Top-up Dana Alokasi Umum (DAU) Top-up DAU diberikan kepada daerah yang tidak memiliki sisa DBH atau anggaran yang dapat diefisiensikan. DAMPAK UTAMA • GAJI PPPK TERJAMIN Memastikan pembayaran gaji pegawai, terutama PPPK, hingga akhir 2026. • RISIKO PENUNDAAN DITEKAN Mencegah penundaan gaji/pemberhentian pegawai honorer dan PPPK • FISKAL DAERAH DIPERKUAT Memberi kepastian fiskal bagi pemda di tengah keterbatasan anggaran PRIORITAS PENGGUNAAN 01 — BELANJA PEGAWAI Dana tambahan diprioritaskan untuk memenuhi belanja pegawai, terutama PPPK 02 — PEMBANGUNAN MENDESAK Setelah kebutuhan pegawai terpenuhi, sisa anggaran digunakan untuk: • Perbaikan jalan rusak • Penanganan daerah bencana • Persoalan mendesak masyarakat Anggaran tidak boleh dibiarkan lintas tahun. MENGAPA DICAIRKAN? • Sejumlah pemda sebelumnya khawatir tidak mampu membayar gaji pegawai hingga akhir 2026 • Pemicu keterbatasan fiscal daerah • Mendagri Tito Karnavian bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada akhir Juli 2026 untuk mencari solusi • Pemerintah menerbitkan PMK terkait penyaluran dana Rp18,9 triliun untuk 546 pemda sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/7866246/pemerintah-resmi-cairkan-rp-189-triliun-ke-546-pemda-cegah-badai-phk-p3k

Tribun Jakarta Official

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 11 August 2026 15:03:02 GMT