Keluhan warga Karangrejo terhadap pelayanan pemerintahan kelurahan berujung pada langkah tegas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Lurah Karangrejo Susianah dinonaktifkan dari jabatannya mulai Rabu (12/8) untuk menjalani proses pemeriksaan. Selama proses tersebut berlangsung, pelayanan administrasi dan pemerintahan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, akan dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh) lurah. Kabar penonaktifan itu mencuat saat sejumlah warga Karangrejo mendatangi kantor kelurahan, Rabu (12/8). Mereka berdialog dengan Camat Banyuwangi Andi Basuki untuk menindaklanjuti tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah. Warga sebelumnya meminta Susianah diberhentikan dari jabatannya. Tuntutan tersebut muncul setelah sejumlah keluhan terkait pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di Kelurahan Karangrejo disampaikan masyarakat. Kehadiran warga dipimpin Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Karangrejo, Kusnahadi. Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti sejumlah persoalan, mulai keterlambatan informasi dan pelayanan hingga keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan. “Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap kelancaran pelayanan kepada masyarakat,” sebut Kusnahadi. Selain persoalan pelayanan, warga juga menyoroti pelaksanaan sejumlah kegiatan kemasyarakatan. Dalam laporan yang disampaikan LPMK, lurah disebut kerap diwakili personel yang dinilai kurang memiliki kewenangan atau kompetensi sesuai kegiatan. “Banyak laporan dari masyarakat terkait kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepala kelurahan, sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di Kelurahan Karangrejo,” ungkapnya. Persoalan lain yang disoroti berkaitan dengan kehadiran lurah di wilayah kerja. Laporan LPMK menyebut adanya dugaan lurah meninggalkan wilayah tugas pada jam kerja untuk kepentingan pribadi. Perubahan waktu pertemuan dengan ketua RT/RW juga menjadi keluhan. Pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan malam hari disebut berubah menjadi pagi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pelaksanaan rembug warga dan berpotensi memengaruhi kondusivitas lingkungan. Menurut Kusnahadi, berbagai persoalan tersebut telah memengaruhi harmonisasi di lingkungan Kelurahan Karangrejo. Karena itu, masyarakat meminta adanya evaluasi sekaligus supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. “Kita meminta penonaktifan lurah tersebut, sehingga pelayanan masyarakat di Kelurahan Karangrejo diharapkan tetap berjalan,” harapnya. Camat Banyuwangi Andi Basuki membenarkan bahwa Susianah telah dinonaktifkan. Penarikan dari jabatan tersebut dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. “Dalam rangka proses pemeriksaan, untuk sementara Bu Lurah yang lama (Bu Susi), kita tarik. Di sini akan diisi oleh Pelaksana Harian,” kata Andi. Penonaktifan tersebut mulai berlaku Rabu (12/8). Sementara itu, pejabat yang akan ditunjuk sebagai Plh Lurah Karangrejo masih dikoordinasikan pihak kecamatan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi. Andi memastikan keputusan mengenai penonaktifan Susianah telah diterbitkan. Namun, teknis pelaksanaan pelayanan pemerintahan selama masa pemeriksaan masih dalam tahap koordinasi. “Kalau untuk penonaktifan sudah keluar. Tinggal pelaksanaan ini, kami masih koordinasi ke Pak Sekda,” tegasnya. Dengan penonaktifan tersebut, pelayanan kepada masyarakat Karangrejo tetap diarahkan berjalan melalui mekanisme Plh. Pemerintah kecamatan memastikan proses pemerintahan kelurahan tetap berlangsung sembari pemeriksaan terhadap lurah yang bersangkutan berjalan. - @radarbanyuwangi.id