@napi.archive: Gelontoran dana Otonomi Khusus bernilai lebih dari Rp104 triliun yang dikucurkan Pemerintah Pusat sejak 2008 terbukti gagal mengentaskan kemiskinan di Aceh. Alokasi raksasa yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru diduga kuat habis digerogoti kompromi politik dan penyimpangan penguasa daerah. Anggaran lebih banyak terserap untuk proyek infrastruktur sarat rente serta maraknya skandal korupsi lokal, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat justru diabaikan. Ironisnya, elite daerah kini sibuk meminta perpanjangan dan kenaikan dana ke Jakarta tanpa pernah mengevaluasi kegagalan tata kelola selama dua dekade. Masalah utamanya bukan kurangnya kucuran dana dari Pusat, melainkan mentalitas koruptif oknum pejabat lokal. Penghentian praktik bancakan dana Otsus dan penegakan hukum yang akuntabel menjadi harga mati demi kemakmuran rakyat Aceh!