@tribunnews: Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menilai pencekalan terhadap kliennya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi adalah tindakan fatal. "Tindakan dari tanggal 11 Desember 2025 sampai 11 Juni 2026, which is 6 bulan, itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang tidak sah," ujarnya seusai sidang praperadilan keempat di PN Jaksel, Selasa (18/8/2026). Refly menegaskan pencekalan tidak pernah diberitahukan kepada Roy, sehingga dianggap sebagai abuse of power. Ia menolak anggapan bahwa pencekalan hanya bersifat administratif. "Karena pencekalan itu adalah salah satu upaya paksa di mana orang dilarang untuk berpergian ke luar wilayah Republik Indonesia," tegasnya. Roy Suryo sebelumnya sudah mengajukan tiga gugatan praperadilan lain, mulai dari penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah, status tersangka yang tetap sah, hingga ganti rugi Rp206 juta yang ditolak hakim. Roy juga menyinggung kasus Silfester Matutina, relawan Jokowi yang sudah divonis 1,5 tahun penjara sejak 2019 namun belum dieksekusi. Ia mempertanyakan mengapa dirinya dicekal, sementara kasus lain yang lebih berat tidak dikenai pencekalan. Dengan gugatan praperadilan keempat ini, Roy berharap pencekalan terhadap dirinya dicabut. Apakah menurut Anda pencekalan tanpa pemberitahuan resmi ini mencerminkan lemahnya prosedur hukum, atau justru bentuk kesengajaan untuk menekan pihak tertentu? #RoySuryo #ReflyHarun #Pencekalan #KasusIjazahJokowi

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 18 August 2026 15:45:14 GMT