@mazurov.tiktoklive: ЗА ЧТО?😭

Продюсер Стримеров

Open In TikTok:

Region: by

Wednesday 19 August 2026 20:07:00 GMT

315195

46337

101

26007

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.26MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.3MB) Watermark .mp4 (0.62MB) Music .mp3

Comments

mediiix • 🔑🌙 :

2026-08-19 20:15:37

17160

OnISpyatNaMne :

погоди, кто-то мне задонатил?

2026-08-20 09:39:06

1515

makstrap :

2026-08-20 07:01:37

157

Викторина :

кот ждал своего момента славы

2026-08-20 05:45:28

6157

Helengard :

Как вы поняли что надо начать снимать

2026-08-20 16:39:44

342

𝙒𝙄𝙉𝙕𝘼𝙓𝙓𒉭 :

а где сабачка

2026-08-19 20:10:27

48

кошка в окрошке :

сегодня дроп

2026-08-20 11:35:00

34

L1nkerZ :

прикольный у тебя дед

2026-08-19 21:27:02

1860

куся шпротена :

вы очень нишевый,я вас обажаю

2026-08-19 20:14:20

1546

ринки 🫧 :

утешительный приз

2026-08-20 12:51:10

23

2ᗷEཞ₵𝖔𝖔ᒪEፚ :

накидал вариантов почему не получится

2026-08-19 20:53:30

308

Гоголь моголь 🎻🎻🎻 :

шоколадные печеньки с предсказанием

2026-08-20 14:45:30

8

расширитель ануса ультра+ :

он уронил несквик

2026-08-20 04:55:07

7

Исюсь :

о несквики

2026-08-19 20:18:32

54

мяу :

высказал все что думает

2026-08-20 09:25:48

16

prostohtoto :

нет, я серьёзно, он потом курсы будет продавать

2026-08-20 05:04:35

37

ドラカイナ||•𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ ՞𐦯 :

у меня уже зависимость от его видео,обожаю

2026-08-20 07:51:48

73

deviant behavior :

Это должно стать популярным

2026-08-19 21:32:09

5

Serzeta :

2026-08-20 17:16:34

2

carapinka0 :

Мне кажется, это нездорово

2026-08-20 20:57:19

4

lisikisi :

Я в с первого взгляда не поняла и подумала, что это Сёма... ждала Жаклин...

2026-08-21 02:44:23

1

illya Ponomàr Ponomàr :

че

2026-08-19 20:18:51

1

DG подгузник :

рассыпалось

2026-08-20 20:40:32

1

To see more videos from user @mazurov.tiktoklive, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Sân bay nào đây các bạn ui 😉☝🏻☝🏻☝🏻

Sân bay nào đây các bạn ui 😉☝🏻☝🏻☝🏻

#hassultan #hasultan

#hassultan #hasultan

warlok Braga Bandung udh nyobain kannnn?!!!! #aryasaloka #bahayajadimunafik #munafiknyaindo #munafikmelawaniblis #fyp

warlok Braga Bandung udh nyobain kannnn?!!!! #aryasaloka #bahayajadimunafik #munafiknyaindo #munafikmelawaniblis #fyp

Unbox my new espresso machine: the Breville Bambino Plus! In this stunning olive green color! #espresso #coffeemachine #espressomachine #breville #coffee

Unbox my new espresso machine: the Breville Bambino Plus! In this stunning olive green color! #espresso #coffeemachine #espressomachine #breville #coffee

Bandar Lampung – Sebanyak 8.242 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berpeluang dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Rencana tersebut menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR untuk memindahkan status kepegawaian guru PPPK yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah. Namun, Pemprov Lampung masih menunggu regulasi teknis mengenai mekanisme pengalihan status hingga sistem pembayaran gajinya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana tersebut. Pemprov Lampung juga sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kami sudah mendengar informasi itu. Sebelumnya, kami juga sering berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait PPPK. Memang direncanakan akan ada mekanisme, tetapi kami masih menunggu regulasi turunannya,” kata Rendi, saat diwawancarai Lampung Geh, Rabu (19/8). Rendi menjelaskan, sebanyak 8.242 PPPK tenaga guru tercatat bekerja di lingkungan Pemprov Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 7.637 PPPK guru penuh waktu dan 605 PPPK guru paruh waktu. “Untuk PPPK guru yang penuh waktu berjumlah 7.637 orang, sedangkan yang paruh waktu sebanyak 605 orang. Jadi, totalnya 8.242 orang,” jelasnya. Sementara itu, jumlah keseluruhan PPPK di lingkungan Pemprov Lampung mencapai 13.632 orang. Rinciannya, sebanyak 12.781 orang berstatus PPPK penuh waktu dan 851 orang berstatus PPPK paruh waktu. Rendi menyampaikan, Pemprov Lampung menyambut baik rencana pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu dan mekanisme pelaksanaannya karena masih menunggu aturan resmi. Regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas sejumlah hal, mulai dari mekanisme pengalihan status kepegawaian, perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, hingga sumber pembayaran gaji setelah kebijakan diterapkan. “Kami menyambut baik. Mudah-mudahan segera ada regulasi turunannya. Terkait bagaimana mekanismenya, termasuk penggajiannya, tentu kami masih menunggu,” ujarnya. Selama ini, pembayaran gaji PPPK yang bekerja di lingkungan Pemprov Lampung masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski aturan teknis belum diterbitkan, Rendi meminta para PPPK di Lampung tidak resah dan tetap menjalankan tugas secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. “Pada dasarnya, teman-teman PPPK tidak perlu resah. Bekerja maksimal saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang ada kebijakan, tentu akan kami jalankan dan kami berharap kebijakan itu menjadi yang terbaik bagi teman-teman PPPK,” katanya. Rendi menegaskan, Pemprov Lampung siap mengikuti dan mendukung kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat. “Kami siap, apa pun prosesnya. Kami memang sudah berkomunikasi sebelumnya dan pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat,” ucap Rendi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, status guru PPPK yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. “Berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” ujar Prasetyo seusai rapat dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8). Pengalihan status tersebut juga akan berjalan beriringan dengan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, guru berstatus PPPK penuh waktu direncanakan memperoleh kesempatan mengikuti proses seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) mulai 2027. “Alhamdulillah, tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman bahwa PPPK akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses diberi kesempatan menjadi PNS,” kata Prasetyo. (Cha)

Bandar Lampung – Sebanyak 8.242 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berpeluang dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Rencana tersebut menyusul kesepakatan pemerintah dan DPR untuk memindahkan status kepegawaian guru PPPK yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah. Namun, Pemprov Lampung masih menunggu regulasi teknis mengenai mekanisme pengalihan status hingga sistem pembayaran gajinya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana tersebut. Pemprov Lampung juga sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kami sudah mendengar informasi itu. Sebelumnya, kami juga sering berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait PPPK. Memang direncanakan akan ada mekanisme, tetapi kami masih menunggu regulasi turunannya,” kata Rendi, saat diwawancarai Lampung Geh, Rabu (19/8). Rendi menjelaskan, sebanyak 8.242 PPPK tenaga guru tercatat bekerja di lingkungan Pemprov Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 7.637 PPPK guru penuh waktu dan 605 PPPK guru paruh waktu. “Untuk PPPK guru yang penuh waktu berjumlah 7.637 orang, sedangkan yang paruh waktu sebanyak 605 orang. Jadi, totalnya 8.242 orang,” jelasnya. Sementara itu, jumlah keseluruhan PPPK di lingkungan Pemprov Lampung mencapai 13.632 orang. Rinciannya, sebanyak 12.781 orang berstatus PPPK penuh waktu dan 851 orang berstatus PPPK paruh waktu. Rendi menyampaikan, Pemprov Lampung menyambut baik rencana pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu dan mekanisme pelaksanaannya karena masih menunggu aturan resmi. Regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas sejumlah hal, mulai dari mekanisme pengalihan status kepegawaian, perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, hingga sumber pembayaran gaji setelah kebijakan diterapkan. “Kami menyambut baik. Mudah-mudahan segera ada regulasi turunannya. Terkait bagaimana mekanismenya, termasuk penggajiannya, tentu kami masih menunggu,” ujarnya. Selama ini, pembayaran gaji PPPK yang bekerja di lingkungan Pemprov Lampung masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski aturan teknis belum diterbitkan, Rendi meminta para PPPK di Lampung tidak resah dan tetap menjalankan tugas secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. “Pada dasarnya, teman-teman PPPK tidak perlu resah. Bekerja maksimal saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang ada kebijakan, tentu akan kami jalankan dan kami berharap kebijakan itu menjadi yang terbaik bagi teman-teman PPPK,” katanya. Rendi menegaskan, Pemprov Lampung siap mengikuti dan mendukung kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat. “Kami siap, apa pun prosesnya. Kami memang sudah berkomunikasi sebelumnya dan pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat,” ucap Rendi. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, status guru PPPK yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. “Berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” ujar Prasetyo seusai rapat dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8). Pengalihan status tersebut juga akan berjalan beriringan dengan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, guru berstatus PPPK penuh waktu direncanakan memperoleh kesempatan mengikuti proses seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) mulai 2027. “Alhamdulillah, tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman bahwa PPPK akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses diberi kesempatan menjadi PNS,” kata Prasetyo. (Cha)

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy