PASURUAN — Kericuhan yang terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Poncol, Kota Pasuruan, pada Rabu (19/08/2026) pagi, tak hanya menyisakan persoalan antara warga dan petugas. Insiden tersebut kini menyeret sorotan terhadap Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo sebagai pimpinan daerah yang memiliki tanggung jawab memastikan kualitas pelayanan publik berjalan sesuai aturan. Peristiwa itu diduga bermula dari kekecewaan seorang warga berinisial H.HSN terhadap sikap seorang oknum pegawai Dispendukcapil Kota Pasuruan saat mengurus dokumen kependudukan. Cekcok disebut terjadi setelah warga merasa respons petugas tidak santun. Situasi kemudian memanas hingga terjadi kontak fisik ringan. Sejumlah pegawai lainnya disebut turut mendatangi lokasi dan meminta warga tersebut keluar dari area pelayanan. Persoalan ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Pasuruan. Wali Kota tidak cukup hanya memastikan pelayanan berjalan. Ketika muncul dugaan sikap tidak profesional dari aparatur, pimpinan daerah harus berani melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai aturan. Wali Kota Harus Tegas Posisi ASN sebagai pelayan masyarakat melekat dengan tanggung jawab etika dan profesionalitas. Karena itu, ketegasan seorang kepala daerah diperlukan agar persoalan semacam ini tidak dianggap sebagai hal biasa. Tegas bukan berarti membela petugas, tetapi tegas menegakkan aturan. Jika warga salah, ada mekanisme penanganannya. Jika petugas diduga melanggar etika pelayanan, juga harus ada pemeriksaan dan sanksi sesuai ketentuan apabila terbukti. Jangan sampai masyarakat yang datang ke kantor pemerintah justru merasa takut, terintimidasi, atau tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo diharapkan memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan memahami bahwa jabatan dan seragam bukanlah simbol kekuasaan terhadap masyarakat. ASN harus tegas dalam menjalankan aturan, tetapi tetap santun dalam melayani. UU Pelayanan Publik Bukan Pajangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan landasan mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip pelayanan publik antara lain menekankan kepentingan umum, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang tidak diskriminatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan Berorientasi Pelayanan sebagai salah satu nilai dasar ASN. Artinya, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari apakah dokumen masyarakat selesai diproses. Cara petugas berkomunikasi, menghormati warga, menangani keluhan, serta menyelesaikan konflik juga merupakan bagian dari kualitas pelayanan. MPP seharusnya menjadi etalase pelayanan pemerintah yang ramah dan profesional. Bukan justru menjadi tempat warga mempertanyakan sikap aparatur. Publik Menunggu Sikap Pemkot Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Pasuruan. Apakah insiden tersebut akan dijadikan bahan evaluasi serius, atau hanya dianggap sebagai persoalan antara individu dengan individu? Kepala Dispendukcapil Kota Pasuruan perlu memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kronologi kejadian dan langkah internal yang telah maupun akan dilakukan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran disiplin atau etika, tindakan harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab pelayanan publik bukan milik ASN. Pelayanan publik adalah hak masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Dispendukcapil Kota Pasuruan mengenai kronologi lengkap maupun hasil penanganan internal atas insiden tersebut. Publik pun menunggu ketegasan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo: benarkah pelayanan prima menjadi komitmen Pemkot Pasuruan, atau hanya sebatas slogan #FYP #Viral #Pasuruan #ducapil #kotapasuruan - @akunresmikapaspos.com