Seruan Boikot Bank Mandiri Bergema, Influencer dan Warganet Kompak Pamer Pindah Rekening Tahukah Kamu?, JAKARTA - Buntut kasus pemblokiran rekening koordinator aksi AMPB, Supriyono alias Botok, seruan boikot Bank Mandiri mulai bergema di media sosial. Pantauan Team Redaksi Tahukah Kamu? di Threads, Twitter dan Facebook sejak Minggu (23/8/2026) malam, banyak warganet hingga influencer yang memamerkan bukti mengosongkan saldo di aplikasi Livin' Mandiri dan memindahkan dananya ke bank lain. Mereka mengunggah screenshot mutasi dengan caption kecewa, "Bye Mandiri, pindah dulu sebelum rekening gue yang diblokir," tulis salah satu akun Threads yang repost-nya sudah ratusan kali. Seruan ini muncul setelah Bank Mandiri mengakui pemblokiran saldo Rp80,9 juta milik Botok atas permintaan aparat penegak hukum, tanpa menjelaskan status hukum nasabah secara rinci. Padahal dana tersebut disebut berasal dari donasi publik untuk logistik demo RUU Perampasan Aset. - Alasan Boikot: Warganet menilai tindakan bank melanggar prinsip kepercayaan nasabah. "Bukan dana korupsi, bukan money laundry, kalau cuma karena permintaan aparat bisa diblokir, siapa yang jamin uang kita aman?" tulis komentar viral. - Pindah ke Bank Swasta: Mayoritas screenshot yang beredar menunjukkan perpindahan ke BCA, Bank Jago, dan SeaBank. Tagar #PindahDariMandiri dan #BoikotBankMandiri bahkan sempat muncul di trending Threads. Hingga kini Bank Mandiri belum memberikan tanggapan terbaru terkait aksi boikot ini, setelah sebelumnya hanya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Apakah aksi ini akan berdampak pada penurunan saham BMRI? Disadur dari: Tahukah Kamu? Polisi punya kewenangan meminta bank memblokir rekening nasabah , hanya dalam kondisi tertentu. Kalau dilakukan tanpa alasan yang sah, masyarakat/ nasabah dapat menuntut secara hukum 1. Kapan polisi boleh blokir rekening nasabah ? Berdasarkan aturan yang berlaku, pemblokiran oleh penyidik bisa dilakukan jika : > Ada kaitan dengan tindak pidana dan rekening atas nama tersangka /terdakwa. Misalnya kasus penipuan UU ITE, korupsi, TPPU. Harus ada dasar hukum + status tersangka/terdakwa atau permintaan resmi penyidik. 2. Jika tidak ada kesalahan nasabah, itu bisa disebut PMH. Secara prinsip bank/ polisi tidak boleh sembarangan memblokir tanpa dasar hukum. Kalau pemblokiran dilakukan tanpa alasan sah dan merugikan nasabah, termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum / PMH. Dasarnya Pasal 1365 KUH Perdata. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Putusan PN Yogyakarta 112/Pdt.G/2022 juga menyatakan pemblokiran tanpa dasar hukum dan tanpa izin otoritas = PMH, dan hakim memerintahkan buka blokir + ganti rugi. 3. Langkah hukum yang bisa ditempuh > Somasi / Pengaduan ke Bank Minta penjelasan resmi dulu. Bank wajib menjaga keamanan dana nasabah > Lapor ke OJK OJK bisa memfasilitas penyelesaian sengketa dengan bank > Lapor ke Propam / Wasidik Polri Kalau yang memblokir penyidik polisi tanpa prosedur, bisa dilaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang. Setiap tindakan pejabat wajib berdasarkan peraturan. > Gugatan Perdata PMH ke Pengadilan Negeri > Tuntut pembukaan blokir + ganti rugi materiil & immateriil > Lapor ke Ombudsman RI Kalau ada dugaan maladministrasi oleh pejabat negara. Hal penting yang perlu dipersiapkan : - Bukti tidak ada kaitan dengan pidana: surat keterangan tidak terlibat, dll - Bukti kerugian: tidak bisa bayar gaji, usaha terhambat, dll - Surat pemblokiran dari bank/polisi kalau ada - Riwayat komunikasi dengan bank. Karena ini menyangkut hukum acara pidana & perdata, sebaiknya konsultasi langsung ke pengacara atau LBH biar bisa dicek surat-suratnya dan dibuat gugatannya. Minta surat resmi dari polisi tentang alasan pemblok #BoikotBankMandiri #BankMandiri #RekeningDiblokir - @pengelana_tak_berarah