1. Home
  2. Detail

@striveforabetterlife: Your phone deserves better than a basic screen protector 👀📱 This 4-pack gives you tempered glass protection + anti-peeping privacy 🔒✨ #TikTokShop #iPhone #PhoneAccessories #TechFinds #MustHave

Hannah 🌜✨
Hannah 🌜✨
Open In TikTok:
Region: GB
Tuesday 25 August 2026 09:00:00 GMT
934
9
2
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (10.01MB) No Watermark(HD) .mp4 (7.13MB) Watermark .mp4 (10.38MB) Music .mp3

Comments

nat.on.the.glow
Nat.on.the.glow :
I always need these in my house!!
2026-08-25 10:24:06
0
rachsreviews
Rach 💕 :
Oh good to know easy to put on as screen protectors can be so difficult to put on
2026-08-26 08:54:25
0
To see more videos from user @striveforabetterlife, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Budi Purnomo Ingatkan Kepatuhan Hukum Proyek Migas Demak, Pelanggaran Izin Terancam Sanksi Pidana DEMAK, MEDIA INDONESIA MAJU — Rencana pengeboran sumur pengembangan migas RBG-7 di Desa Pilangwetan, Kabupaten Demak, menjadi perhatian publik. Selain potensi pengembangan energi, aspek kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan perizinan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan pengeboran dilaksanakan. Ketua Umum DPP LBH MBP Sidorejo Law Jawa Tengah, Budi Purnomo, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap tahapan proyek minyak dan gas bumi (migas) harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kejelasan dokumen legalitas, persetujuan lingkungan, serta perizinan yang relevan perlu dipastikan oleh pihak operator bersama instansi berwenang. Koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan SKK Migas juga diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan. “Proyek pengembangan energi tidak boleh menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah memiliki landasan hukum yang kuat demi menghindari keresahan di masyarakat dan potensi sengketa di kemudian hari,” ujar Budi Purnomo dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026). Ingatkan Ancaman Sanksi Pidana Budi mengingatkan bahwa kegiatan usaha migas yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha tertentu tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin usaha yang sesuai. Sementara itu, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut. Meski demikian, penerapan pasal dan jenis sanksi harus disesuaikan dengan karakter kegiatan, status perizinan, serta fakta hukum yang ditemukan. Ketentuan pertambangan mineral dan batubara tidak serta-merta berlaku untuk kegiatan pengeboran migas yang memiliki rezim hukum tersendiri. Dorong Transparansi Pengeboran RBG-7 Menanggapi rencana pengeboran sumur RBG-7 yang disebut akan dilaksanakan setelah mengalami penundaan sekitar satu tahun, LBH MBP Sidorejo Law mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Pilangwetan. Budi menilai dialog antara operator migas, pemerintah daerah, instansi terkait, dan warga setempat penting dilakukan untuk menjelaskan tahapan proyek, status perizinan, potensi dampak lingkungan, serta langkah mitigasi yang disiapkan. Menurutnya, sinkronisasi perizinan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga bagian dari upaya melindungi hak masyarakat dan mencegah munculnya persoalan sosial maupun lingkungan. “Pengeboran sumur pengembangan harus dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan hukum. Jika ada tahapan yang dipaksakan tanpa izin lengkap, kami siap memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. Pengawasan Diminta Diperketat Budi juga mendorong instansi berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, dan perizinan yang berlaku. Di sisi lain, informasi mengenai status perizinan dan jadwal pengeboran RBG-7 perlu dikonfirmasi kepada operator proyek serta instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar. Kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan informasi, dan komunikasi dengan warga diharapkan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek migas di Kabupaten Demak, sehingga pengem
Budi Purnomo Ingatkan Kepatuhan Hukum Proyek Migas Demak, Pelanggaran Izin Terancam Sanksi Pidana DEMAK, MEDIA INDONESIA MAJU — Rencana pengeboran sumur pengembangan migas RBG-7 di Desa Pilangwetan, Kabupaten Demak, menjadi perhatian publik. Selain potensi pengembangan energi, aspek kepatuhan terhadap regulasi, kelengkapan perizinan, serta perlindungan lingkungan dan masyarakat dinilai perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan pengeboran dilaksanakan. Ketua Umum DPP LBH MBP Sidorejo Law Jawa Tengah, Budi Purnomo, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap tahapan proyek minyak dan gas bumi (migas) harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, kejelasan dokumen legalitas, persetujuan lingkungan, serta perizinan yang relevan perlu dipastikan oleh pihak operator bersama instansi berwenang. Koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, dan SKK Migas juga diperlukan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan. “Proyek pengembangan energi tidak boleh menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap langkah memiliki landasan hukum yang kuat demi menghindari keresahan di masyarakat dan potensi sengketa di kemudian hari,” ujar Budi Purnomo dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026). Ingatkan Ancaman Sanksi Pidana Budi mengingatkan bahwa kegiatan usaha migas yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha tertentu tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin usaha yang sesuai. Sementara itu, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin yang diwajibkan oleh ketentuan tersebut. Meski demikian, penerapan pasal dan jenis sanksi harus disesuaikan dengan karakter kegiatan, status perizinan, serta fakta hukum yang ditemukan. Ketentuan pertambangan mineral dan batubara tidak serta-merta berlaku untuk kegiatan pengeboran migas yang memiliki rezim hukum tersendiri. Dorong Transparansi Pengeboran RBG-7 Menanggapi rencana pengeboran sumur RBG-7 yang disebut akan dilaksanakan setelah mengalami penundaan sekitar satu tahun, LBH MBP Sidorejo Law mendorong adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa Pilangwetan. Budi menilai dialog antara operator migas, pemerintah daerah, instansi terkait, dan warga setempat penting dilakukan untuk menjelaskan tahapan proyek, status perizinan, potensi dampak lingkungan, serta langkah mitigasi yang disiapkan. Menurutnya, sinkronisasi perizinan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga bagian dari upaya melindungi hak masyarakat dan mencegah munculnya persoalan sosial maupun lingkungan. “Pengeboran sumur pengembangan harus dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan hukum. Jika ada tahapan yang dipaksakan tanpa izin lengkap, kami siap memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. Pengawasan Diminta Diperketat Budi juga mendorong instansi berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Pengawasan diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, dan perizinan yang berlaku. Di sisi lain, informasi mengenai status perizinan dan jadwal pengeboran RBG-7 perlu dikonfirmasi kepada operator proyek serta instansi terkait. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak hanya bergantung pada kabar yang beredar. Kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan informasi, dan komunikasi dengan warga diharapkan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek migas di Kabupaten Demak, sehingga pengem
|| idea: edits_zyrox09 || #fireflywedding #shinpei #fyavgr #meowii໒꒱ིྀ
|| idea: edits_zyrox09 || #fireflywedding #shinpei #fyavgr #meowii໒꒱ིྀ
#приколы#работа#юмор#люди#подпишись
#приколы#работа#юмор#люди#подпишись
ဘာလို့ဆို နည်း”လေမှားတာနဲ့ စွန့်ပစ်ခံရမှာ”
ဘာလို့ဆို နည်း”လေမှားတာနဲ့ စွန့်ပစ်ခံရမှာ”
The best transition 🔥 // song: FUNK LOADING (SLOWED) || #spiderman #peterparker #aftereffects #fyp #viral
The best transition 🔥 // song: FUNK LOADING (SLOWED) || #spiderman #peterparker #aftereffects #fyp #viral
#LIVEIncentiveProgram #JustGoLIVE #PaidPartnership
#LIVEIncentiveProgram #JustGoLIVE #PaidPartnership

About

Legal