@tribunnews: Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai alasan Polda Metro Jaya terkait penundaan transaksi rekening Supriyono alias Botok tidak masuk akal. "Saya kira itu mengada-ada," ujarnya dalam program On Focus, Senin (24/8/2026). Ia mengingatkan aparat agar berhati-hati agar tidak dianggap menghalangi kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi. Fernando menilai langkah ini justru berisiko memicu simpati publik dan memperluas dukungan terhadap aksi AMPB yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. "Aliansi kelompok lain sangat terbuka untuk bergabung," jelasnya. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto meminta publik menunggu penjelasan resmi agar tidak terjebak spekulasi. Ia menekankan Bank Mandiri sebagai BUMN memiliki prosedur dan tata kelola yang harus dipatuhi. Bank Mandiri sendiri telah mengakui pemblokiran rekening Botok dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum, dan menyampaikan permintaan maaf. Botok mengaku rekening, TikTok, dan WhatsApp miliknya diblokir tiba-tiba tanpa pemberitahuan, dengan saldo sekitar Rp80 juta yang berasal dari donasi aksi. PPATK menegaskan tidak pernah meminta pemblokiran rekening tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya pihak yang memerintahkan. Apakah menurut Anda tindakan aparat ini sekadar prosedur hukum, atau justru bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat sipil? #Botok #AMPB #PoldaMetroJaya #BankMandiri

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 25 August 2026 12:47:46 GMT