@dzulfiqarlawyers: Pasal 26 UU TPPU yang dijadikan dalil oleh Pihak Kepolisian dalam menyatakan penundaan transaksi adalah gagal konteks. Pasal 26 UU TPPU berbicara tentang mekanisme pelaporan, dimana Bank Mandiri sebagai penyedia jasa keuangan diberikan hak untuk melakukan penundaan transaksi selama 5 (lima) hari kerja. Ini adalah inisiatif dari penyedia jasa keuangan yang diwajibkan oleh UU TPPU untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan dari pengguna jasa keuangan. Namun apabila inisiatif penundaan transaksi berasal dari penyidik, maka dalil yang tepat untuk digunakan adalah Pasal 70 UU TPPU. Dan ini harus digaris bawahi, bahwa penyidik sudah harus memiliki 2 (dua) alat bukti untuk melakukan penundaan transaksi tersebut, karena didalam pasal 70 UU TPPU disyaratkan dengan frasa “…yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.” Lebih lanjut Pihak Kepolisian menggunakan Pasal 237 UU P2SK yang menyatakan bahwa penghimpunan dana harus menggunakan izin terkait badan usaha, dan bukan dilakukan oleh perorangan. Ini juga termasuk gagal paham terhadap konteks pasal tersebut. Di dalam penjelasan Pasal 237 disebutkan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penghimpunan dana diluar sektor keuangan, misalnya arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial. Pengumpulan dana yang dilakukan Botok adalah bersifat sosial untuk menjalankan aksi penyampaian pendapat dimuka umum...selengkapnya di https://dzulfiqarlawyers.id/salah-konteks-blokir-rekening-supriyono/

Dzulfiqar Lawyers

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 26 August 2026 10:19:37 GMT