@idntimes: Kepala badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M Qodari mengeklaim Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan aspirasi masyarakat terkait dorongan perampasan aset. Menurutnya, ada dua pernyataan Presiden Prabowo terkait dukungan perampasan aset. "Kalau Undang-Undang Perampasan Aset, itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya yang saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025, pada hari buruh, ya. Beliau mengatakan Undang-Undang Perampasan Aset segera dilaksanakan," ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pernyataan kedua, kata Qodari, disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu dengan tokoh agama pada 1 September 2025. Dia mengaku mendapat informasi tersebut dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf. "Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset," kata dia. Dalam kesempatan itu, Qodari menyebut, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, juga sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo untuk memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. "Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR," kata dia. #IDNTimesNews #IDNTimesVideo #IDNTimes_FFi

IDN Times

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 26 August 2026 10:33:21 GMT