Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sorotan tajam dari publik dan pengamat politik terkait struktur Kabinet Merah Putih serta penunjukan sejumlah figur yang dinilai mencerminkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). [1] Berikut adalah poin-poin penting mengenai kritik KKN, keterlibatan keluarga, kroni, posisi Mayor Teddy, serta sikap resmi Prabowo terhadap kabinet gemuk: 1. Dugaan Nepotisme: Keterlibatan Adik dan Keluarga Kritik mengenai nepotisme mencuat setelah sejumlah kerabat dekat Prabowo mendapatkan posisi strategis dalam lingkungan kekuasaan: Hashim Djojohadikusumo (Adik Kandung): Menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta aktif memegang peran krusial dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah. Thomas Djiwandono (Keponakan): Ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan, yang memicu kritik dari beberapa pakar politik karena dinilai kental dengan nuansa kekerabatan. 2. Akumulasi Kroni dan Figur Publik (Raffi Ahmad) Pemerintahan Prabowo banyak merangkul influencer, selebriti, dan tim sukses ke dalam jajaran pejabat negara, salah satunya Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Para kritikus menilai penunjukan ini lebih bersifat akomodasi politik dan balas budi atas dukungan selama kampanye pilpres, ketimbang berbasis kompetensi birokrasi murni. 3. Posisi Mayor Teddy (Teddy Indra Wijaya) Mantan ajudan pribadi Prabowo, Teddy Indra Wijaya, mendapat posisi strategis sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Posisi ini sempat memicu polemik mengenai profesionalisme dan status aktifnya di militer, meskipun pemerintah menegaskan bahwa penempatannya tidak melanggar aturan struktural karena Seskab kini berada di bawah kendali langsung Kementerian Sekretariat Negara. 4. Sikap Tegas Prabowo terhadap Kritik "Kabinet Gemuk" Kabinet Merah Putih diisi oleh 48 menteri, 55 wakil menteri, dan belasan pejabat khusus. Menanggapi kritik masyarakat dan pengamat mengenai pemborosan anggaran akibat kabinet yang terlalu besar, Presiden Prabowo menyampaikan respons yang sangat defensif dan tegas. "Enggak Peduli, Yang Penting Hasilnya": Prabowo menyatakan secara blak-blakan dalam pidatonya bahwa ia tidak ambil pusing dengan ejekan atau kritik pengamat. Baginya, fokus utama adalah efektivitas kerja dalam menyelesaikan masalah bangsa yang kompleks. Perbandingan Geografis: Ia membela keputusannya dengan membandingkan luas wilayah Indonesia yang setara dengan Benua Eropa (yang memiliki puluhan negara dengan menterinya masing-masing) serta populasi Timor Leste untuk membenarkan rasio jumlah menteri yang ia tunjuk. Tantangan Pilpres 2029: Prabowo menantang balik para pengkritik dengan menyatakan jika kinerja kabinetnya terbukti buruk, masyarakat dipersilakan untuk tidak memilihnya kembali pada Pemilu 2029. #indonesia🇮🇩 #indonesiamaju #indonesiabelummerdeka #hutri81indonesia🇮🇩 #rakyatbersatumelawanketidakadilan - @doeloe_pernah_baek