BLOKIR REKENING TIDAK MELANGGAR HAM? Polemik rekening yang dikaitkan dengan aksi demonstrasi mendapat perhatian Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pigai menilai pembatasan atau pemblokiran rekening tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, hal tersebut harus dilihat berdasarkan dasar hukum serta tujuan tindakan yang dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Pigai pada Senin, 24 Agustus 2026, ketika menanggapi polemik rekening yang dikaitkan dengan kebutuhan aksi demonstrasi. Menurut Pigai, persoalan utama bukan sekadar apakah sebuah rekening diblokir atau tidak. Hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah untuk apa rekening tersebut digunakan. la mempertanyakan apakah rekening yang menjadi polemik memang digunakan untuk kepentingan aksi demonstrasi atau sebenarnya merupakan rekening pribadi yang digunakan untuk keperluan lain. Dengan demikian, menurut Pigai, status penggunaan dana menjadi bagian penting dalam menentukan apakah tindakan terhadap rekening tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. "Kalau memang ada dasar hukumnya, pemblokiran rekening tidak serta-merta merupakan pelanggaran HAM." Pernyataan Pigai muncul di tengah polemik rekening milik Supriyono alias Botok yang sebelumnya disebut herici sekitar Rp80,9 juta. Botok mengklaim dana tersebut merupakan uang pribadi dan donasi masyarakat yang akan digunakan untuk kebutuhan aksi. Namun, Polda Metro Jaya kemudian memberikan klarifikasi bahwa tindakan yang dilakukan penyidik bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi. #fyp - @memepolitaik1