@kumparan: Presiden Korsel Lee Jae Myung meminta kepolisian perkuat akuntabilitas setelah kasus oknum polisi di Pulau Jeju picu kemarahan publik. Dalam rapat kabinet pada Selasa (25/8), Lee soroti meningkatnya kewenangan yang akan diemban kepolisian korsel. Kemudian ia mempertanyakan apakah kepolisian mampu jalankan tanggung jawab yang sebanding dengan kewenangan tersebut. Pelaksana Tugas Komisaris Jenderal Kepolisian Nasional Korsel Yoo Jae-seong sebelumnya juga menyampaikan permintaan maaf dan berjanji memperbaiki sistem penanganan kasus orang hilang. "Kami akan memeriksa seluruh sistem dan melakukan perbaikan kelembagaan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi," kata Yoo kepada anggota parlemen pada Senin (24/8). Polisi kini mewajibkan persetujuan atasan sebelum kasus orang hilang ditutup, sembari menunggu peningkatan sistem manajemen kasus. Kepolisian Nasional Korea Selatan juga menonaktifkan empat pejabat dalam rantai komando di kantor kepolisian Jeju yang terkait dengan kasus tersebut. Kasus di Jeju terjadi di tengah tingginya jumlah laporan orang hilang di Korea Selatan. Data resmi menunjukkan kepolisian menerima 70.814 laporan orang dewasa hilang sepanjang 2025. Jumlah laporan tersebut telah mencapai lebih dari 70 ribu kasus setiap tahun sejak 2022. 📸: Dok. Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | kasusjeju | news | videonews | R158 | E164 | V083 #bicarafaktalewatberita #kumparan