@kanjengsolo: NGEFANS PAK JOKOWI Karena Pak Jokowi baik hati, suka pergi ke Kupang NTT dan ngasih banyak bantuan #jokowi #fyp

Pak Mak4 :

Melati putih :

🥰🥰🥰👍👍👍

mbahtatik :

Kupang kan jauh sekali ongkosnya mahal tapi mereka ga peduli demi p jokowi orang yg di kasihi ga ada yg berat di ongkos nanti ongkos di ganti ya dik.

SUWONO S3T1A🥰 :

Maskur :

Marlon Tupank :

trimakasih pak Jokowi 🙏

enteng s pask :

sandiwara .ngk lucu

escObar' 🦉 :

Sutradara punya Cerita😂😁🤣

yatikusumaa :

Aamiin

isye_pian09 :

Bapak Jokowi sehat selalu yaaa🥰

Mama Ndut :

🦈Sandiag🐉☯︎ secret admirers :

pak Jokowi the best

titiaryani23 :

Aamiiinn

Sagitarius :

hari ini sore apa masih menerima tamu pak jokowinya?

Bambang Wahyudi :

haha

mohhaer :

bohongnya gede banget

Mr Monto yN :

aku gk suka gajah

plat DR :

🥰🥰🥰

Alan Alan :

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

panjoel :

Berikut adalah bedah tuntas mengenai seberapa rumit korupsi di Indonesia saat ini: 1. Dari "Gratifikasi" Menjadi "Rekayasa Regulasi" Dulu, korupsi bersifat transaksional (suap untuk mengurus izin). Sekarang, korupsi bersifat struktural. Modus: Oligarki tidak menyuap pejabat untuk melanggar aturan, tetapi menyewa tim lobbyist dan ahli hukum untuk membuat aturan baru yang menguntungkan mereka secara legal. Contoh: Revisi UU Minerba atau UU Cipta Kerja. Aturan dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah sah, namun isinya memberikan hak istimewa pada kelompok tertentu. Ini disebut lawful corruption (korupsi yang dibungkus hukum). 2. Penggunaan Instrumen Keuangan Kompleks (Layering) Uang hasil korupsi tidak lagi disimpan dalam bentuk tunai atau rekening atas nama sendiri. Shell Companies & Trust: Uang diputar melalui puluhan perusahaan cangklong di surga pajak (Singapura, BVI, Cayman Islands). Aset Non-Tunai: Konversi uang menjadi aset sulit lacak seperti karya seni mahal, kripto, properti atas nama yayasan, atau saham di bursa efek luar negeri. Danantara & BUMN: Penyalahgunaan dana BUMN melalui skema investasi fiktif atau pengadaan barang/jasa yang dimanipulasi harganya (mark-up) dengan spesifikasi teknis yang sangat rumit sehingga sulit diaudit oleh awam. 3. Kolusi Segitiga: Politisi - Birokrat - Pengusaha Korupsi kini melibatkan tiga pilar yang saling mengunci: Politisi: Membuat kebijakan/anggaran. Birokrat/Teknokrat: Menyusun detail teknis yang "aman" dari pengawasan. Pengusaha/Oligarki: Mengeksekusi proyek dan membagi keuntungan. Rumitnya: Karena semua pihak terlibat, tidak ada whistleblower internal. Semua diam karena semua kebagian jatah. 4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mengaburkan Jejak Transaksi Kripto: Menggunakan Bitcoin atau Monero untuk transfer dana lintas batas tanpa melalui sistem perbankan tradisional yang bisa dibekukan. Platform Digital Fiktif: Membuat startup atau platform digital palsu untuk mencucikan uang melalui laporan pendapatan fiktif yang tampak masuk akal di era ekonomi digital. 5. Melemahnya Lembaga Penegak Hukum Melalui "Judicial Mafia" Modern Intervensi Halus: Tidak perlu mengancam hakim secara fisik.