@kabarhr: Bayangin kerja di perusahaan negara berusia 281 tahun, tapi kepastian gajimu bulan ini justru bergantung pada rapat dengar pendapat di gedung DPR. Itu yang dihadapi sekitar 31 ribu karyawan aktif dan 28 ribu pensiunan PT Pos Indonesia. Rabu kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI Anggia Ermarini menerima langsung audiensi Serikat Buruh PT Pos di Kompleks Parlemen. Hasilnya, DPR mendorong pembayaran gaji dituntaskan paling lambat 1 September 2026, tapi ini masih berupa target, bukan kepastian, karena kondisi keuangan perusahaan disebut sedang tidak ada. Akar masalahnya, PT Pos punya tagihan sekitar Rp158 miliar ke Kementerian Sosial berdasarkan hasil audit, di luar tagihan ke Bulog dan Peruri. Surat permintaan pencairan sudah dikirim ke Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus, tapi sampai sekarang belum juga dicairkan. DPR mendorong Danantara dan manajemen PT Pos berkoordinasi mempercepat prosesnya. Anggia sendiri menegaskan ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi menyangkut dapur puluhan ribu keluarga. Ironisnya, ini bukan kabar keterlambatan gaji pertama di PT Pos tahun ini. Awal Juli lalu, manajemen sempat membantah kabar keterlambatan gaji serupa, tak lama sebelum Direktur Utama saat itu mengundurkan diri. Ini pengingat penting soal betapa rentannya kepastian penghasilan karyawan, bahkan di BUMN sekalipun, ketika masalah keuangan struktural dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian tuntas. Follow @kabarhr buat pantau kelanjutan pencairan gaji PT Pos ini sampai 1 September nanti. Share ke rekan kerja kamu yang juga bekerja di BUMN dengan kondisi serupa. #PTPos #GajiKaryawan #BUMN #HakPekerja #kabarhr

kabarhr

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 28 August 2026 06:41:58 GMT