@metro_tv: Febri Diansyah menemukan 30 dugaan pelanggaran dari rangkaian proses penetapan tersangka Febrie Adriansyah. Saksikan #CoverBothSidesMetroTV “Praperadilan Febrie Adriansyah: Prosedur Atau Pembuktian” di https://youtu.be/q-59N18bA8k?si=ESg9rKfFyJ5_Ttjd #febrieadriansyah #hukum #febridiansyah #jaminginting

221080 :

negara udh kalah sm koruptor

AATWSU :

apa kata kuncix kalau bohong 😂👍

Bang haji :

penegak hukum yg korupsi jangan ada yg bela lah..

Oma ShaCi :

#MELAWAN LUPA apa kbr dan tindakan kalian saat kamu ada di KPK???

D3N15 :

rasa malunya ditukar dengan uang orang yg mau membela tersangka para koruptor

Baimwe :

tumben sepi

dikiyuliusindrayan :

manis betul mulutnya klo ngomong

BABANG TAMFAN :

inilah negri bar bar alumni kpk membela koruptor

Ronin_浪人 :

KARENA NEGARA MEMELIHARA KORUPTOR

Bless88 :

Ya atur sja gitu aja kok repot. Sono kerja yg benar jgn main2:. Bos minum kopi dulu ok

panjoel :

Berikut adalah bedah tuntas mengenai seberapa rumit korupsi di Indonesia saat ini: 1. Dari "Gratifikasi" Menjadi "Rekayasa Regulasi" Dulu, korupsi bersifat transaksional (suap untuk mengurus izin). Sekarang, korupsi bersifat struktural. Modus: Oligarki tidak menyuap pejabat untuk melanggar aturan, tetapi menyewa tim lobbyist dan ahli hukum untuk membuat aturan baru yang menguntungkan mereka secara legal. Contoh: Revisi UU Minerba atau UU Cipta Kerja. Aturan dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah sah, namun isinya memberikan hak istimewa pada kelompok tertentu. Ini disebut lawful corruption (korupsi yang dibungkus hukum). 2. Penggunaan Instrumen Keuangan Kompleks (Layering) Uang hasil korupsi tidak lagi disimpan dalam bentuk tunai atau rekening atas nama sendiri. Shell Companies & Trust: Uang diputar melalui puluhan perusahaan cangklong di surga pajak (Singapura, BVI, Cayman Islands). Aset Non-Tunai: Konversi uang menjadi aset sulit lacak seperti karya seni mahal, kripto, properti atas nama yayasan, atau saham di bursa efek luar negeri. Danantara & BUMN: Penyalahgunaan dana BUMN melalui skema investasi fiktif atau pengadaan barang/jasa yang dimanipulasi harganya (mark-up) dengan spesifikasi teknis yang sangat rumit sehingga sulit diaudit oleh awam. 3. Kolusi Segitiga: Politisi - Birokrat - Pengusaha Korupsi kini melibatkan tiga pilar yang saling mengunci: Politisi: Membuat kebijakan/anggaran. Birokrat/Teknokrat: Menyusun detail teknis yang "aman" dari pengawasan. Pengusaha/Oligarki: Mengeksekusi proyek dan membagi keuntungan. Rumitnya: Karena semua pihak terlibat, tidak ada whistleblower internal. Semua diam karena semua kebagian jatah. 4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mengaburkan Jejak Transaksi Kripto: Menggunakan Bitcoin atau Monero untuk transfer dana lintas batas tanpa melalui sistem perbankan tradisional yang bisa dibekukan. Platform Digital Fiktif: Membuat startup atau platform digital palsu untuk mencucikan uang melalui laporan pendapatan fiktif yang tampak masuk akal di era ekonomi digital. 5. Melemahnya Lembaga Penegak Hukum Melalui "Judicial Mafia" Modern Intervensi Halus: Tidak perlu mengancam hakim secara fisik.

OTW MURTAD :