@afdal_2407: Draf RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah warganet menyoroti penggunaan istilah "Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana", bukan secara khusus "tindak pidana korupsi". Perbedaan tersebut bukan sekadar pilihan kata, karena ruang lingkup rancangan aturan memang tidak hanya menyasar korupsi, tetapi aset yang berkaitan dengan tindak pidana secara lebih luas. Draf yang beredar mendefinisikan Aset Tindak Pidana sebagai aset yang dapat dirampas negara berdasarkan undang-undang tersebut, sementara mekanisme yang dirancang juga mengenal non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus lebih dulu menjatuhkan pidana kepada pelakunya dalam kondisi yang diatur. DPR sendiri mengakui mekanisme tersebut ada dalam pembahasan RUU dan menekankan penerapannya harus selektif serta berada dalam kontrol hukum. Luasnya cakupan dan mekanisme tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran di media sosial bahwa RUU berpotensi disalahgunakan apabila pengawasan, standar pembuktian, batas kewenangan penyidik, dan perlindungan pihak ketiga tidak dirumuskan secara ketat. Kekhawatiran itu tidak berarti negara nantinya otomatis bisa merampas harta siapa pun sesuka hati, sebab perampasan tetap harus memenuhi syarat dan proses hukum yang ditentukan. Namun, risiko kriminalisasi memang ikut menjadi perhatian di DPR. Anggota Komisi III Endang Agustina secara terbuka mengingatkan agar RUU ini tidak berubah menjadi "area kriminalisasi" atau bahkan membuka ruang korupsi baru, terutama dalam penerapan perampasan tanpa pemidanaan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. #tiktokviralterbaru #beritatiktok #Viral #faktamenarik #4upage

𝐴𝐅𝐃𝐀𝐋 ✦

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 28 August 2026 09:40:20 GMT