36 Helikopter dari 8 36 Helikopter dari 8 Negara Dikerahkan Bantu Padamkan Karhutla di Indonesia Sebanyak 36 helikopter dari delapan negara, termasuk Rusia, AS, Australia, dan Kanada, difasilitasi untuk memperkuat pemadaman karhutla di Indonesia. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia diperkuat dukungan udara dari luar negeri. Sebanyak 36 helikopter dari delapan negara telah difasilitasi untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana karhutla di tanah air. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan, dukungan tersebut melibatkan 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) dari delapan negara. Negara asal operator tersebut meliputi Australia, Rusia, Amerika Serikat (AS), Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada. "Negara asalnya dari Australia, Rusia, Amerika, Ukraina, New Zealand, Laos, Vietnam, dan Kanada," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (24/8/2026). Kemenhub mencatat telah menerbitkan 35 izin penggunaan pesawat registrasi asing untuk mendukung penanganan karhutla. Izin tersebut mencakup 11 pemegang AOC dengan total 36 helikopter. Sebanyak 11 AOC tersebut meliputi Ersa Eastern Aviation, Genesa Dirgantara, Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, Whitesky Aviation, Smart Cakrawala Aviation, Elang Nusantara Air, Intan Angkasa Air Service, Volta Pasifik Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Derazona Air Service. Kemenhub memfasilitasi penggunaan pesawat registrasi asing tersebut melalui percepatan perizinan, dukungan operasional, serta pengawasan keselamatan penerbangan. Fasilitasi itu ditujukan untuk memperkuat respons terhadap karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Lukman mengatakan Kemenhub terus mendukung upaya penanggulangan karhutla, termasuk di wilayah Kalimantan. "Termasuk melalui fasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana," katanya. Dukungan pesawat asing tersebut dapat dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan penanganan bencana. Pesawat yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan atau direposisi sesuai kebutuhan di lapangan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing. ,Kebijakan reposisi tersebut disiapkan untuk mempercepat respons terhadap kondisi karhutla yang dapat berubah sewaktu-waktu. Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam terkait perpindahan lokasi operasi. Dengan mekanisme tersebut, sumber daya udara yang telah tersedia dapat segera dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan dukungan, dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. #beritaviral #fyp #kalimantan #prayforkalimantan #kebakaranhutan - @detik_media