@walhi.nasional: Kita disuruh percaya kalau karhutla cuma dampak dari musim kemarau. Benarkah sesederhana itu? 2026, sekitar 202 ribu hektare hutan dan lahan terbakar dalam tujuh bulan pertama. Naik sekitar 117% dibanding periode yang sama pada 2023. Masuk Agustus, hotspot terus bermunculan. Dalam pantauan WALHI, ada 202.848 hotspot sepanjang 1–24 Agustus. Lebih dari 1.300 titik berada di dalam konsesi di Sumatra dan Kalimantan. Di Papua Selatan, hampir 1 dari 3 hotspot yang terpantau berada di kawasan yang telah dibebani izin atau dialokasikan untuk proyek pangan nasional/PSN. Di sejumlah konsesi, rekam jejak hotspot dan kebakaran juga kembali muncul. Terus, siapa yang kena? Kita. Lebih dari 3 juta warga terdampak kabut asap. ISPA melonjak. Sekolah, pekerjaan, aktivitas sehari-hari terganggu. Kita menghirup asap dari persoalan yang bahkan tidak kita buat. Jadi, kalau hutan dan gambut terus dibebani izin, hotspot berulang di konsesi, dan kerusakan terus dibiarkan, artinya negara telah menciptakan bencana ekologis. Dalam analisis WALHI, persoalan ini perlu dilihat sebagai kejahatan negara dan korporasi terhadap warga ketika negara gagal melindungi rakyat dan lingkungan, sementara kepentingan korporasi terus mendapat ruang. Karena itu, jangan cuma padamkan apinya. -Evaluasi dan cabut izin yang terbukti melanggar. -Tagih biaya pemulihan. -Pulihkan ekosistem. -Lindungi warga yang terdampak. Karhutla jelas bukan cuma soal api. Tetapi juga soal siapa yang diberi izin, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya. PULIHKAN INDONESIA. #KitaBelumMerdekaDariAsapKarhutla #PulihkanIndonesia

WALHI Nasional

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 29 August 2026 09:48:26 GMT