@tribunjogja: KOMENTAR HASTO KRISTIYANTO SOAL DEMO RICUH HINGGA PENGASAHAN RUU PERAMPASAN ASET Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kericuhan yang pecah dalam aksi demonstrasi masyarakat sipil dan mahasiswa di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026), bermula dari kesenjangan antara rumusan kebijakan pemerintah dengan realitas kebutuhan rakyat. Di sisi lain, merespons tuntutan massa aksi, Hasto menegaskan perlunya kehati-hatian ekstra dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Menurut Hasto, rentetan demonstrasi tidak akan terjadi apabila pemerintah mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas dan partisipasi publik dalam menyusun program negara. Ia mencontohkan program makanan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilainya terlalu elitis. "Sebenarnya kan kita melihat ada banyak terjadi gap. Contohnya misalnya kecukupan makanan bergizi gratis yang pendekatannya itu seharusnya bottom-up memberdayakan warung-warung yang di sekitar sekolah, pemerintah tinggal mengawasi dari aspek gizinya. Kemudian dibuat program yang sifatnya top-down. Gap inilah yang kemudian menciptakan keresahan-keresahan dan kemudian muncullah kritik Koperasi Desa Merah Putih yang tidak lagi punya makna sebagai koperasi karena prinsip-prinsip kedaulatan berada di tangan anggota kan tidak dijalankan dengan baik," papar Hasto ditemui di Yogyakarta, Sabtu (29/8/2026). Hasto menegaskan, kekuasaan harus dikembalikan pada esensinya, yakni mendengarkan persoalan langsung dari masyarakat. "Sifatnya top-down. Maka kita harus mendorong agar kekuasaan itu betul-betul melihat persoalan dari bawah. Mencari solusi-solusi dari blusukan yang dilakukan di daerah-daerah dan kemudian dirumuskan suatu kebijakan dengan mengedepankan partisipasi rakyat. Kalau itu dilakukan tidak akan ada demo. Demo itu kan ketika terjadi gap antara apa yang menjadi kebijakan pemerintahan negara dan apa yang kemudian dirasakan oleh rakyat, enggak nyambung," tegasnya. Terkait desakan massa aksi agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026, Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan pada prinsipnya menjadi garda terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan realitas di lapangan di mana undang-undang yang sangat kuat (powerful) memiliki risiko tinggi untuk dipolitisasi jika pengawasan penegak hukum lemah. Ia menyinggung temuan kekayaan tak wajar pada mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). "Saya sudah jawab kemarin bahwa kita PDI Perjuangan sebagai partai yang legacy kelahirannya itu kan berasal dari semangat anti-KKN-nya Soeharto. Semangat anti-penindasan. Maka kita terdepan di dalam mendorong program antikorupsi. Termasuk juga undang-undang tentang Perampasan Aset yang didorong juga oleh PDI Perjuangan. Tapi kita juga melihat realitas," urai Hasto. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tengah menyiapkan rumusan khusus agar RUU Perampasan Aset memiliki mekanisme kontrol yang ketat. (han/mon) Produser : Ibnu Taufik Juwariyanto Reporter : Hanif Suryo Editor : Mona Kriesdinar Program : Tribun Jogja News Video Editor : Afiffudin #pdiperjuangan #ruu #dpr

tribunjogjadotcom

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 30 August 2026 05:00:00 GMT