@yzedit4: _Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. "Amar putusan mengadili satu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Jumat (28/8/2026). Permohonan itu diajukan Tania Iskandar, Sila Fide Novira Nggebu, Muhammad Restu, Yuni Wulan Ningsih, Ika Minawati, Putra Muhamad Fadilla, Tasya Ayu Hapsari, Mawar Prasiska Nur Rizki, dan Riesa Zhafirah. MK menyatakan Pasal 240 beserta penjelasannya serta Pasal 241 beserta penjelasannya, UU KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut juga diperintahkan untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, kuasa hukum pemohon Priskila Octaviani menilai Pasal 240 berpotensi membatasi hingga mengkriminalisasi penggunaan hak konstitusional. Frasa "menghina pemerintah atau lembaga negara" dinilai tidak memiliki definisi dan parameter objektif yang jelas, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dalam membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, dan penghinaan. Sumber: Kompas  #kuhp #mk

𝙔𝙕𝙚𝙙𝙞𝙩𝙯『𝘽𝙉𝘼』

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 29 August 2026 21:50:49 GMT