@insidelombok: Pemerintah Kota Mataram terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan kenyamanan ruang publik. Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan akan memberlakukan regulasi khusus untuk mengatur aktivitas para pelaku usaha seperti café hingga Pedagang Kaki Lima (PKL). Langkah tersebut diambil menyusul adanya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait beberapa aktivitas usaha yang dinilai memicu persoalan sosial serta mengganggu ketertiban umum. Mohan menjelaskan, pemerintah pada dasarnya sangat mendukung dan memberikan ruang yang luas bagi perkembangan ekosistem ekonomi di Kota Mataram. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dibatasi oleh aturan demi kepentingan bersama. "Kita memberikan ruang yang cukup mudah untuk sektor ekonomi kreatif ini. Di sisi lain, ada hal yang harus dibatasi agar kenyamanan tetap terjaga di kota ini. Itu karena ada keluhan, ada beberapa aktivitas yang menimbulkan persoalan sosial," kata Mohan saat ditemui di Mataram, Senin (31/8/2026). Guna menyikapi dinamika tersebut, Pemkot Mataram mengambil kebijakan untuk menyusun regulasi kembali yang disepakati bersama oleh seluruh pelaku usaha. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku ekonomi kelas menengah, tetapi juga mencakup para pedagang kaki lima yang memanfaatkan fasilitas umum. "Melihat itu, kita mengambil kebijakan dalam bentuk aturan yang harus kita sepakati untuk semua pengelola. Itu berlaku untuk semuanya, termasuk PKL, dan memang harus ada pembatasan supaya tidak mengganggu ruang publik yang lain," tegasnya. Ia menambahkan, sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh di lapangan, Pemerintah Kota Mataram akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif kepada para pelaku usaha dan pengelola kawasan agar dapat dipahami dan ditaati bersama.

Inside Lombok

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 01 September 2026 06:11:36 GMT