NU dan Muhammadiyah Beri Pandangan soal Kripto: Boleh sebagai Aset, Bukan Mata Uang di Indonesia Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memberikan pandangan mengenai status aset kripto dalam perspektif fikih. Keduanya sama-sama membedakan antara penggunaan kripto sebagai aset dan penggunaannya sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah menyatakan bahwa Bitcoin dapat dikategorikan sebagai mal atau harta dan tsaman atau alat tukar dalam perspektif fikih. Keputusan tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno III Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026). Komisi menilai Bitcoin memenuhi sejumlah kriteria harta, antara lain memiliki manfaat, memiliki nilai di masyarakat, dapat ditukar dengan barang lain, serta dapat dipindahtangankan dari satu pemilik kepada pemilik lainnya. Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU, KH Mahbub Maafi, juga menegaskan bahwa transaksi Bitcoin sebagai aset digital dinyatakan sah dan diperbolehkan dalam perspektif fikih. Namun, keputusan tersebut tidak berarti Bitcoin diperbolehkan sebagai mata uang resmi di Indonesia. NU membedakan status Bitcoin sebagai aset dengan penggunaannya sebagai mata uang. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinilai tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui fatwa tertanggal 4 Maret 2026 juga menetapkan aset kripto sebagai māl mutaqawwam atau harta yang memiliki nilai dan sah untuk dimiliki serta diinvestasikan. Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum asal transaksi dan investasi aset kripto adalah mubah atau boleh, tetapi dengan sejumlah persyaratan. Aset kripto yang digunakan untuk investasi harus memiliki utilitas atau manfaat fundamental dan tidak berkaitan dengan aktivitas yang diharamkan. Kripto yang tidak memiliki fungsi yang jelas, serta skema yang mengandung unsur penipuan atau Ponzi, tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan. Mekanisme transaksinya juga harus terhindar dari unsur riba, penipuan, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pandangan Muhammadiyah, sejumlah praktik perdagangan kripto seperti futures, margin trading, short selling, serta manipulasi pasar seperti pump and dump dapat mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Karena itu, status “boleh” terhadap aset kripto tidak dapat dimaknai sebagai izin untuk melakukan seluruh jenis transaksi kripto tanpa batas. Muhammadiyah juga menegaskan bahwa kripto tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain mempertimbangkan karakteristik kripto seperti volatilitas harga yang tinggi, keputusan tersebut juga mempertimbangkan ketentuan hukum positif Indonesia yang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, pandangan NU dan Muhammadiyah memiliki titik temu penting: aset kripto dapat memiliki status sebagai harta atau aset yang boleh dimiliki dan ditransaksikan dengan syarat tertentu, tetapi kripto tidak diposisikan sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Namun, masing-masing organisasi memiliki pendekatan dan rincian ketentuan fikih yang berbeda. Karena itu, keputusan tersebut sebaiknya tidak disederhanakan menjadi “NU dan Muhammadiyah menghalalkan semua kripto”. Bagi masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi pada aset kripto, aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya jenis asetnya, tetapi juga manfaat dan fundamental aset, cara memperoleh serta memperdagangkannya, serta ada atau tidaknya unsur riba, penipuan, spekulasi berlebihan, dan manipulasi pasar. #gabrielrey #cryptowave - @alfrainera