@tarmay810:

وێران🖤
وێران🖤
Open In TikTok:
Region: GB
Wednesday 02 September 2026 11:23:11 GMT
12949
1008
6
292

Music

Download

Comments

dayagyan1025
𝒔𝒉𝒂𝒚𝒂,,♥🪷 :
wallah"l miss you♥️🪷
2026-09-12 23:32:24
0
mato.3
﮼مەتۆی ﮼مام ﮼دیاری⚜️ :
2026-09-03 20:26:53
0
sanar.abbas0
sanar.abbas0 :
@𝖥𝗋ɑɑ’ო🖤!
2026-09-02 17:21:09
1
najla.najla904
𝒵𝒩𝒜𝒯𝒢 :
😁😁😁
2026-09-02 22:20:57
0
zina_ali01
“🦋🌚” :
@Ⱡ₳₩₳
2026-09-03 22:28:58
0
To see more videos from user @tarmay810, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Aceh Tenggara kembali mempertontonkan “kekuatan alamnya”. Hujan turun. Sungai mengamuk. Air bercampur lumpur, kayu dan batu menerjang permukiman. 11 desa terdampak. Lima kecamatan kena. Sejumlah tanggul jebol. Dua jembatan Bailey terdampak. Banjir terjadi setelah hujan deras membuat Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga meluap.  mari kita kesampingkan dulu narasi “ini murni bencana alam”. Karena pertanyaan publik sebenarnya jauh lebih sederhana: PEMERINTAH SUDAH TAU DAERAH INI RAWAN. LALU MITIGASINYA DI MANA? Jangan setiap kali air masuk rumah warga, kita cuma disuguhi kalimat: “Curah hujan tinggi.” Iya, hujan memang turun. Tapi hujan bukan berita baru. Yang menjadi persoalan adalah seberapa siap infrastruktur menghadapi hujan tersebut. Dan ini bukan kejadian pertama. BPBA mencatat pada 2022, banjir di Aceh secara keseluruhan sudah berdampak pada ribuan rumah, merusak jembatan dan tanggul. Aceh Tenggara sendiri juga pernah mengalami banjir bandang besar yang merusak 189 rumah.  Artinya, kita bukan sedang menghadapi kejadian yang sama sekali tidak pernah diprediksi. Ini wilayah yang memang punya sejarah risiko bencana. Maka wajar kalau publik bertanya: Tanggulnya sudah diperiksa belum? Titik rawannya sudah dipetakan belum? Normalisasi sungainya bagaimana? Sistem peringatan dininya bekerja atau cuma ada di atas kertas? Anggaran mitigasi selama ini dipakai untuk apa? Dan yang paling penting: KENAPA PEMERINTAH SERING TERLIHAT PALING SIGAP SETELAH BENCANA TERJADI, BUKAN SEBELUMNYA? Jangan sampai pola pemerintah cuma begini: Air naik → warga panik → tanggul jebol → pemerintah turun → alat berat datang → bantuan dibagikan → kamera menyala → konferensi pers → selesai. Lalu beberapa bulan atau tahun kemudian… ULANG LAGI. Karena kalau begitu, kita bukan sedang membangun ketangguhan masyarakat. Kita sedang membangun budaya reaktif. Padahal BPBA sendiri mencatat sepanjang April 2026 saja terjadi 8 kejadian banjir yang berdampak pada 31 desa di Aceh, serta tiga kejadian banjir bandang yang melanda 13 desa.  Jadi jangan terlalu cepat menjadikan “alam” sebagai kambing hitam. Alam punya hukum. Hujan punya siklus. Sungai punya karakter. Tapi pemerintahan punya kewajiban melakukan mitigasi. Dan kalau tanggul jebol, pertanyaannya bukan otomatis: “Siapa yang salah?” Pertanyaan yang lebih sehat adalah: “Apa yang sudah dilakukan sebelum tanggul itu jebol?” Karena masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai datang membawa bantuan setelah rumah mereka kebanjiran. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja ketika belum ada kamera, belum ada wartawan, dan belum ada banjir. Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa keren mereka berfoto ketika bencana datang. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana datang. Dan untuk pemerintah Aceh Tenggara: Jangan cuma hitung berapa desa yang terendam. Hitung juga berapa kali masyarakat harus mengalami kejadian serupa sebelum mitigasi benar-benar dianggap serius. Karena kalau setiap tahun rakyat disuruh berdamai dengan lumpur… jangan-jangan yang terlalu lama kita toleransi bukan bencananya, tapi kelambanan sistemnya. *Catatan: kritik ini menyoroti aspek mitigasi dan akuntabilitas kebijakan, bukan menuduh pemerintah sebagai penyebab langsung banjir. Data kejadian terbaru berasal dari BPBA dan laporan media pada 14 September 2026. #AcehTenggara #BanjirBandang #TanggulJebol #11DesaTerdampak #BanjirAceh @m.salimfakhry @pemkab_acehtimur
Aceh Tenggara kembali mempertontonkan “kekuatan alamnya”. Hujan turun. Sungai mengamuk. Air bercampur lumpur, kayu dan batu menerjang permukiman. 11 desa terdampak. Lima kecamatan kena. Sejumlah tanggul jebol. Dua jembatan Bailey terdampak. Banjir terjadi setelah hujan deras membuat Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam, dan Lawe Kinga meluap. mari kita kesampingkan dulu narasi “ini murni bencana alam”. Karena pertanyaan publik sebenarnya jauh lebih sederhana: PEMERINTAH SUDAH TAU DAERAH INI RAWAN. LALU MITIGASINYA DI MANA? Jangan setiap kali air masuk rumah warga, kita cuma disuguhi kalimat: “Curah hujan tinggi.” Iya, hujan memang turun. Tapi hujan bukan berita baru. Yang menjadi persoalan adalah seberapa siap infrastruktur menghadapi hujan tersebut. Dan ini bukan kejadian pertama. BPBA mencatat pada 2022, banjir di Aceh secara keseluruhan sudah berdampak pada ribuan rumah, merusak jembatan dan tanggul. Aceh Tenggara sendiri juga pernah mengalami banjir bandang besar yang merusak 189 rumah. Artinya, kita bukan sedang menghadapi kejadian yang sama sekali tidak pernah diprediksi. Ini wilayah yang memang punya sejarah risiko bencana. Maka wajar kalau publik bertanya: Tanggulnya sudah diperiksa belum? Titik rawannya sudah dipetakan belum? Normalisasi sungainya bagaimana? Sistem peringatan dininya bekerja atau cuma ada di atas kertas? Anggaran mitigasi selama ini dipakai untuk apa? Dan yang paling penting: KENAPA PEMERINTAH SERING TERLIHAT PALING SIGAP SETELAH BENCANA TERJADI, BUKAN SEBELUMNYA? Jangan sampai pola pemerintah cuma begini: Air naik → warga panik → tanggul jebol → pemerintah turun → alat berat datang → bantuan dibagikan → kamera menyala → konferensi pers → selesai. Lalu beberapa bulan atau tahun kemudian… ULANG LAGI. Karena kalau begitu, kita bukan sedang membangun ketangguhan masyarakat. Kita sedang membangun budaya reaktif. Padahal BPBA sendiri mencatat sepanjang April 2026 saja terjadi 8 kejadian banjir yang berdampak pada 31 desa di Aceh, serta tiga kejadian banjir bandang yang melanda 13 desa. Jadi jangan terlalu cepat menjadikan “alam” sebagai kambing hitam. Alam punya hukum. Hujan punya siklus. Sungai punya karakter. Tapi pemerintahan punya kewajiban melakukan mitigasi. Dan kalau tanggul jebol, pertanyaannya bukan otomatis: “Siapa yang salah?” Pertanyaan yang lebih sehat adalah: “Apa yang sudah dilakukan sebelum tanggul itu jebol?” Karena masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai datang membawa bantuan setelah rumah mereka kebanjiran. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja ketika belum ada kamera, belum ada wartawan, dan belum ada banjir. Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa keren mereka berfoto ketika bencana datang. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana datang. Dan untuk pemerintah Aceh Tenggara: Jangan cuma hitung berapa desa yang terendam. Hitung juga berapa kali masyarakat harus mengalami kejadian serupa sebelum mitigasi benar-benar dianggap serius. Karena kalau setiap tahun rakyat disuruh berdamai dengan lumpur… jangan-jangan yang terlalu lama kita toleransi bukan bencananya, tapi kelambanan sistemnya. *Catatan: kritik ini menyoroti aspek mitigasi dan akuntabilitas kebijakan, bukan menuduh pemerintah sebagai penyebab langsung banjir. Data kejadian terbaru berasal dari BPBA dan laporan media pada 14 September 2026. #AcehTenggara #BanjirBandang #TanggulJebol #11DesaTerdampak #BanjirAceh @m.salimfakhry @pemkab_acehtimur

About