@agusetiawanshmh: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru mengenai tindak pidana hidup bersama di luar nikah (kumpul kebo/kohabitasi), laporan atau pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan langsung. Pihak yang Berhak Melapor Aturan kumpul kebo merupakan delik aduan absolut, artinya proses hukum tidak dapat berjalan tanpa adanya aduan dari pihak yang berhak: * Jika salah satu pelaku terikat perkawinan: Pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri sah dari pelaku. * Jika kedua pelaku tidak terikat perkawinan: Pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tua atau anak dari salah satu pelaku. Pihak yang Tidak Berhak Melapor * Tetangga, ketua RT/RW, ormas, atau masyarakat umum tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan atau melakukan penggerebekan kasus kumpul kebo. * Warga yang melaporkan di luar ketentuan keluarga tersebut berisiko menghadapi jerat hukum terkait pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. * Pengecualian: Jika praktik kumpul kebo memicu keributan atau mengganggu ketertiban umum, warga sekitar dapat melapor atas dasar pelanggaran ketertiban umum, bukan atas pasal kumpul kebo itu sendiri. #CapCut #videoviral #fyp #diklatresersemegamendung

Dr Agusetiawan SH MH.

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 05 September 2026 07:02:39 GMT