MEDAN — Kenaikan harga daging ayam potong yang disebut telah menembus Rp60 ribu per kilogram kembali memantik kemarahan masyarakat. Persoalan harga yang semakin sulit dijangkau itu membuat Dewan Peduli Negeri (DPN) mendatangi Kantor Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sumatera Utara, Selasa (1/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa DPN melakukan aksi simbolik dengan melempar bulu ayam potong ke halaman/kantor Dinas Ketahanan Pangan Sumut. Aksi itu menjadi bentuk kekecewaan terhadap kondisi harga pangan yang dinilai semakin membebani masyarakat. Bagi DPN, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan harga komoditas di pasar. Ketika harga ayam melonjak hingga Rp60 ribu per kilogram, dampaknya merembet ke pedagang kecil, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga keluarga berpenghasilan rendah. Ketua Front Peduli Wanita Sumatera yang tergabung dalam DPN, Rina, menegaskan bahwa yang terpukul bukan hanya pedagang UMKM, tetapi juga para ibu rumah tangga. Menurutnya, kenaikan harga ayam menciptakan efek domino terhadap kebutuhan pangan lainnya. Masyarakat dipaksa menghadapi kenaikan biaya konsumsi ketika kemampuan ekonomi tidak ikut meningkat. “Bukan hanya pedagang UMKM yang menjerit. Ibu-ibu rumah tangga juga bingung. Kenaikan harga ayam ini memberikan efek domino terhadap kebutuhan pangan lainnya, mulai dari cabai, minyak, beras dan kebutuhan pokok lainnya,” tegas Rina di hadapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara. Rina mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan intervensi terhadap rantai pasok serta stabilitas harga ayam di Sumatera Utara. “Masyarakat jangan hanya disuruh menerima keadaan. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi yang nyata,” tegasnya. Mahasiswa: Ayam Penyet Rp10 Ribu Kini Sulit Ditemukan Keresahan yang sama juga disuarakan Ketua Dewan Mahasiswa Sumatera (DEMASU), Farhan. Dalam orasinya, Farhan menyoroti dampak kenaikan harga ayam terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa perantauan yang hidup dengan anggaran terbatas. Farhan mengatakan, makanan murah yang selama ini menjadi andalan mahasiswa kini semakin sulit ditemukan. “Banyak kami anak kos di Medan ini sebagai perantau, mencari makanan ayam penyet harga Rp10 ribu saja sudah tidak ada lagi di Medan ini, Pak. Sementara kami juga butuh makan ayam sebagai sumber protein. Jadi kami minta segera tuntaskan permasalahan ini,” lantang Farhan dalam orasinya. Menurut Farhan, pemerintah tidak boleh melihat persoalan harga ayam hanya dari perspektif angka statistik. Di balik kenaikan harga tersebut ada masyarakat yang harus mengurangi porsi makan, mengganti lauk, bahkan mengorbankan kebutuhan gizi karena harga semakin tidak terjangkau. “Kalau ayam saja sudah tidak terjangkau mahasiswa, bagaimana dengan masyarakat kecil yang penghasilannya jauh lebih rendah?” ujarnya. DPN Desak Pemerintah Jangan Berhenti di Rapat DPN menilai pemerintah harus segera melakukan langkah konkret untuk mengetahui penyebab lonjakan harga ayam, mulai dari produksi, distribusi, rantai pasok, harga di tingkat peternak, distributor hingga harga di pasar. Pemerintah juga dinilai perlu membuka data dan memberikan penjelasan secara transparan kepada publik mengenai faktor yang menyebabkan harga ayam potong melonjak begitu tinggi. Sebab, jika harga ayam terus dibiarkan melambung, yang terancam bukan hanya daya beli masyarakat, tetapi juga keberlangsungan UMKM kuliner, pedagang ayam, warung makan, mahasiswa, dan rumah tangga. Aksi lempar bulu ayam yang dilakukan DPN pun menjadi simbol sederhana namun keras: masyarakat sudah muak dengan persoalan harga pangan yang terus menghimpit, sementara solusi konkret belum dirasakan di lapangan. DPN meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sekadar menggelar rapat dan mengeluarkan pernyataan, tetapi segera menghadirkan langkah nyata untuk menekan harga ayam dan melindungi daya beli masyarakat. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan rakyat harus membayar mahal kebutuhan pangan, sementara pemerintah terus mengatakan akan melakukan pengendalian? Masyarakat kini menungg - @suara.pekerja4