@kemenkumjateng: SEMARANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menghadiri Rapat Lanjutan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Kamis (10/9), di Ruang Rapat Biro Hukum Gedung A Lantai 5 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut proses analisis dan evaluasi terhadap Perda dimaksud. Ada pun dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dihadiri oleh Yoga Putra Perdana, Analis Hukum Ahli Muda, dan Esa Lupita Sari, Analis Hukum Ahli Pertama. Pembahasan rapat menyoroti sejumlah substansi dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), antara lain terkait program, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan TJSLP. Beberapa ketentuan juga dinilai memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pengaturan. Yoga Putra Perdana menyampaikan bahwa berbagai substansi baru yang perlu diakomodasi menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi. “Mempertimbangkan adanya berbagai substansi yang perlu disesuaikan dan dikembangkan dalam pengaturan TJSLP, rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah pencabutan Perda yang berlaku untuk kemudian disusun regulasi baru yang lebih komprehensif, adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, serta memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” ujar Yoga. Baca selengkapnya di https://jateng.kemenkum.go.id/ #kementerianhukum #layananhukummakinmudah #kemenkumjateng

Kanwil Kemenkum Jateng

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 10 September 2026 14:54:18 GMT