PEKANBARU, RIAU — Konflik lahan di Riau memasuki babak yang semakin serius. Persoalan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan perkebunan setelah masuknya PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) tidak hanya melahirkan penolakan dan sengketa administrasi, tetapi di sejumlah daerah telah berkembang menjadi bentrokan, penyerangan dan jatuhnya korban jiwa. (12/09) Dari Rokan Hulu hingga Kampar, persoalan yang muncul memiliki pola berbeda, tetapi bertemu pada satu masalah besar: perebutan hak, penguasaan lahan, legitimasi pengelolaan dan keterlibatan masyarakat dalam kebun yang sebelumnya mereka garap. Di Rokan Hulu, eskalasi paling berdarah terjadi di perkebunan eks PT BS, Dusun IV Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam. Pada 7 Februari 2026, bentrokan melibatkan pekerja dari tiga koperasi dengan Pam Swakarsa PT Nusantara Sawit Majuma (NSM), mitra KSO Agrinas. Seorang pekerja koperasi meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat dan tiga lainnya luka ringan. Polisi mengamankan 12 orang untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa tersebut meninggalkan pertanyaan serius mengenai hubungan antara mitra KSO, kelompok pekerja dan masyarakat yang selama ini berada di sekitar kawasan perkebunan. Bahkan salah seorang korban selamat mengaku kelompok yang datang menyebut diri mereka bagian dari KSO Agrinas. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari keterangan saksi dalam perkara yang kemudian ditangani kepolisian. Sebulan kemudian, bentrokan kembali terjadi di kawasan perkebunan Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu. Pada 10 Maret 2026, dua kelompok terlibat kericuhan di areal perkebunan yang dikaitkan dengan pengelolaan Agrinas. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang beredar di media sosial dan menyebabkan sejumlah orang mengalami luka. Konflik kembali meledak pada 14 Agustus 2026 di kawasan Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara. Sekitar 25 warga yang sedang bekerja di kebun sawit diserang sekelompok orang dan mengalami luka-luka. Polisi kemudian menangkap pelaku dan kasus tersebut berkembang menjadi penyelidikan mengenai siapa pihak yang berada di balik penyerangan. Juru bicara warga, Abdul Aziz, kemudian melontarkan tudingan paling keras. Ia menyebut ada dugaan Agrinas berada di balik penyerangan tersebut dan mengaitkannya dengan surat kuasa hukum Agrinas kepada Polres Rokan Hulu pada tanggal yang sama dengan terjadinya bentrokan. Kuat dugaan kami penyerangan itu didalangi oleh Agrinas,” kata Abdul Aziz. Ia juga meminta polisi mengusut siapa yang memberikan kuasa kepada penasihat hukum hingga surat tersebut diterbitkan. Aziz juga mempertanyakan dasar pengelolaan lahan sekitar 2.000 hektare tersebut setelah kawasan yang sebelumnya dikelola PT Torganda disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada Agrinas. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat berupaya mendapatkan kembali akses terhadap lahan yang mereka klaim sebagai sumber penghidupan. Aziz juga menolak pernyataan bahwa Agrinas telah melakukan mediasi dengan masyarakat. Ia bahkan menuding adanya permintaan agar masyarakat menyerahkan 20 persen hasil kebun kepada Agrinas. Di sisi lain, Agrinas membantah berada dalam posisi yang memihak salah satu kelompok. Sekretaris Agrinas Bambang Agustian menyebut penyerangan berkaitan dengan konflik internal akibat dualisme kepengurusan Koperasi Karya Bakti. Agrinas menyatakan telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan menyerahkan penanganan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum. Namun persoalan di Rokan Hulu tidak berhenti pada bentrokan. Abdul Aziz kemudian meminta aparat mengungkap siapa pihak yang membayar para pelaku penyerangan. Ia menilai pengungkapan aktor intelektual penting untuk menjawab apakah kekerasan tersebut hanya konflik antarkelompok atau terdapat pihak yang mengatur dari belakang. bacaselengkap nya di:mataxpost.com #fypシ゚viral🖤tiktok - @amindumai1