@benirawadibinjai: Nama Letjen TNI Widi Prasetijono mencuat dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait transaksi lahan PT Cilacap Segara Artha senilai sekitar Rp237 miliar. Dalam persidangan, jaksa mengungkap adanya aliran dana sekitar Rp21 miliar yang disebut diterima Widi melalui rekening dua adiknya. Dana tersebut kemudian dikaitkan dengan pembangunan dua rumah kos di Semarang serta pembelian Toyota Alphard. Namun, penggunaan dana tersebut dan unsur pidananya tetap harus dibuktikan melalui persidangan. Pertanyaannya, jika yang terlibat adalah jenderal TNI aktif sekaligus ada pihak sipil, perkara ini seharusnya diadili di Pengadilan Militer atau Pengadilan Tipikor? Dalam perkara Widi, prosesnya saat ini berjalan melalui persidangan koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, karena perkara tersebut melibatkan unsur militer dan sipil. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta secara resmi mencatat perkara Widi sebagai perkaratindak pidana korupsi dengan mekanisme koneksitas. Mekanisme koneksitas memang memungkinkan perkara yang melibatkan anggota militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum diperiksa dalam satu proses. Penentuan forum pengadilan tidak semata-mata berdasarkan pangkat terdakwa, tetapi melihat subjek yang terlibat, hubungan tindak pidana, serta ketentuan mengenai koneksitas. Dalam sejumlah perkara sebelumnya, persoalan apakah militer harus diadili di peradilan militer atau peradilan umum juga menjadi perdebatan hukum. Jadi, bukan sekadar karena terdakwanya jenderal bintang tiga maka otomatis harus diadili di pengadilan militer. Dalam kasus ini, mekanisme yang berjalan adalah pengadilan koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sementara dugaan aliran dana Rp21 miliar, pembelian aset, serta dugaan gratifikasi akan diuji berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan.

benirawadibinjai

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 13 September 2026 22:43:43 GMT