@nusalogika: Rp640 TRILIUN. Hampir 30 tahun setelah krisis 1997–1998, kewajiban negara yang berkaitan dengan penanganan krisis tersebut akhirnya tuntas. Pelajarannya sederhana: krisis itu mahal, dan dampaknya bisa diwariskan lintas pemerintahan. Pertanyaannya sekarang: kalau sebuah pemerintahan ada program-program yang berjalan kurang memuaskan, apakah tetap harus digoyang meski ada risiko terhadap stabilitas ekonomi? Atau stabilitas harus dijaga dulu? Tim “demokrasi harus jalan” vs “stabilitas jangan diganggu”, kalian pilih yang mana? atau sebenarnya dua-duanya bisa berjalan. Stabilitas dijaga bersama dan demokrasi tetap berjalan sesuai koridor.