@tribunnews: KPK menetapkan empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pengurusan layanan pertanahan. Mereka adalah Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Menariknya, keempatnya berstatus pihak swasta, bukan pejabat struktural. Eks penyidik KPK Praswad Nugraha menilai hal ini janggal. "Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan dan jabatan ATR/BPN itu memiliki uang sebegitu besarnya dan dipercaya sedemikian rupa," ujarnya, Minggu (20/9/2026). Ia menekankan pentingnya follow the money untuk menelusuri asal-usul Rp106,3 miliar yang disita KPK. Menurut Praswad, penyidik harus membangun rangkaian peristiwa utuh, termasuk hubungan antara uang yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana. "Tidak ujug-ujug ada uang lalu menjadi pidana," tegasnya. KPK sendiri telah menggeledah kantor ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026), untuk mencari bukti tambahan. Penggeledahan dilakukan setelah OTT pada 14 September 2026 yang mengamankan 19 orang dan menetapkan delapan tersangka, termasuk pejabat ATR/BPN. Kasus ini menyoroti dugaan adanya jaringan informal di sekitar kementerian yang memanfaatkan kedekatan dengan pejabat untuk mengatur urusan pertanahan. Apakah menurut Anda status “orang dekat menteri” dari kalangan swasta ini menunjukkan adanya mafia tanah yang beroperasi di luar struktur resmi, atau sekadar celah hukum yang dimanfaatkan pihak tertentu? #NusronWahid #KPK #KasusSummarecon #ATRBPN

Tribunnews

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 20 September 2026 20:00:00 GMT