“Negara Lebih Sibuk Hitung Remisi daripada Hitung Risiko Korban!” Rieke Diah Pitaloka Bongkar Kebebasan Bechi! JOMBANGASLI.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, membuka suara soal kebebasan bersyarat Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi. Ia tidak hanya mempertanyakan dasar hukumnya, tetapi juga menyoroti sesuatu yang lebih fundamental: negara terlalu sibuk menghitung pengurangan masa pidana, tapi lupa menghitung risiko yang harus ditanggung korban . Buka-bukaan Remisi Rieke mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) membuka secara transparan seluruh rincian remisi yang diterima Bechi. Bukan hanya jumlahnya, tapi juga kapan diberikan dan apa dasar setiap pengurangan masa pidana. “Saya meminta itu dibuka. Berapa total remisinya? Kapan diberikan? Apa dasar masing-masing pengurangan? Instrumen asesmen apa yang menyatakan tingkat risikonya menurun?” kata Rieke . Ia menyoroti bahwa hingga kini, Kemenimipas belum menyampaikan secara terperinci hasil asesmen risiko yang menjadi dasar pemberian remisi tersebut . Korban Tidak Diberi Tahu Yang lebih serius, kata Rieke, korban yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak mendapat informasi apa pun soal pembebasan Bechi. “Persoalannya semakin serius karena korban yang berada dalam perlindungan LPSK dilaporkan tidak mendapat informasi mengenai pembebasan Bechi,” ujarnya . Kemenimipas berdalih pemberitahuan tidak diperlukan karena status Bechi sebatas pembebasan bersyarat. Namun LPSK berpandangan sebaliknya: informasi pembebasan terpidana adalah hak korban, dan aturan itu masih berlaku . “Perbedaan ini harus bisa dijelaskan. Reintegrasi pelaku tidak boleh menghilangkan hak korban atas keamanan dan informasi,” tegas Rieke . Tiga Tuntutan Rieke Rieke menyampaikan tiga tuntutan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : Pertama, membuka peta nasional pelaku kekerasan seksual di seluruh lapas dan rutan. Data yang diminta meliputi jumlah tahanan, pasal pemidanaan, lama pidana, lokasi lapas, remisi yang diterima, hingga yang sedang dibimbing Bapas. Kedua, khusus kasus Bechi, Rieke mendesak dilakukan audit terhadap rincian remisi, asesmen risiko, dasar pembebasan bersyarat, serta pengawasan Bechi sejak Agustus 2025. Ketiga, menetapkan protokol khusus dan exclusion criteria sebelum pidana kerja sosial diterapkan terhadap kasus kekerasan seksual. “Negara Lebih Sibuk Hitung Remisi” Rieke menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan hukuman tidak boleh hanya mengacu pada hitungan masa pidana yang telah dijalani. Aspek keamanan dan risiko yang mungkin kembali dihadapi korban juga harus menjadi pertimbangan. “Jangan sampai negara lebih presisi menghitung hari pidana yang dapat dikurangi daripada menghitung risiko yang kembali ditanggung korban,” tegasnya . Ia juga mengingatkan bahwa pidana non-penjara tanpa data, asesmen, dan pengawasan yang matang bukan reformasi pemidanaan—melainkan celah baru bagi pelaku kekerasan seksual . Kronologi Singkat Bechi divonis 7 tahun penjara oleh PN Surabaya pada November 2022, setelah dituntut 16 tahun . Ia ditahan sejak 8 Juli 2022 dan terakhir menjalani pidana di Lapas Kelas I Malang . Namun, Kemenimipas menyatakan Bechi telah mencapai perhitungan dua pertiga masa pidana pada 23 Juli 2025 setelah memperhitungkan remisi. Ia kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 . Artinya, Bechi hanya menjalani sekitar 3 tahun 1 bulan dari vonis 7 tahun. Ia mendapatkan diskon masa tahanan hampir 4 tahun . Kasus ini menjadi alarm. Bukan hanya soal satu orang bebas lebih cepat, tapi soal bagaimana negara menghitung keadilan. #RiekeDiahPitaloka #Bechi #KekerasanSeksual #Remisi #JombangAsli - @jombangasli_com