Kecaman berulang-ulang terkait situasi keamanan di wilayah Papua tak bakal menyelesaikan masalah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, otoritasnya hanya dapat mendesak agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjauhkan keterlibatan masyarakat sipil dalam setiap operasi dan penindakan terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua. Pigai juga memohon agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) tak menyasar warga sipil dengan alasan apapun. “Kalau saya kecam hari ini, besok peristiwa seperti itu (penyerangan warga sipil) ada lagi. Kecam lagi, ada lagi. Kecam, kecam, tidak bikin apa-apa,” kata Pigai di Kementerian HAM, Jakarta, Selasa 22 September 2026. Karena itu menurutnya tak guna terus-menerus menyampaikan kecaman terhadap kelompok, atau pihak manapun yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran dalam setiap konflik bersenjata di Papua. Namun kata dia, sebagai bagian dari pemerintah dirinya hanya bisa untuk menekan TNI, maupun Polri sebagai otoritas resmi keamanan negara. Tekanan tersebut, kata Pigai dengan memastikan kritik internal agar setiap operasi dan penindakan yang dilakukan TNI maupun Polri terhadap kelompok bersenjata di Papua, menjauhkan partisipasi peran sipil. “Jadi intinya bahwa Kementerian HAM melarang, melarang aparat melibatkan warga sipil,” kata Pigai. Dengan TNI maupun Polri, Kementerian HAM bisa memastikan berjalannya aturan tentang larangan pelibatan, ataupun penargetan masyarakat sipil tersebut. Akan tetapi, terhadap OPM, kata Pigai, otoritasnya cuma bisa memohon. “Kita juga tidak ingin TPNPB-OPM membunuh warga sipil,” ujar dia. Namun masalahnya, kata Pigai, situasi di Papua begitu kompleks. Dan penerapan hukum humaniter, pun kurang dalam penerapannya. Reporter: Bambang Noroyono Produser: Eko Supriyadi Kreator: Pangeran Arga #republika #republikaofficial #cekrepublikaaja #dailynews #pigai - @republikaonline