@dpr_ri: Bagi petani, tanah bukan sekadar tempat untuk bertani. Di atas tanah itulah kehidupan dibangun, keluarga bertahan, dan masa depan anak cucu diharapkan. DPR RI melalui pengesahan Undang-Undang Reforma Agraria menghadirkan langkah nyata untuk menjawab harapan tersebut. Karena di balik setiap perjuangan petani, ada harapan sederhana: hidup yang lebih sejahtera dan masa depan anak cucu yang lebih baik. Dari aspirasi, menjadi regulasi. Dari harapan, menjadi langkah nyata. #DPRRI #UUReformaAgraria #PetaniIndonesia #KeadilanAgraria #ParipurnaDPR
surat ganti rugi telah di tanda juga disepakati bersama tpi ganti rugi tidak dilakukan alias dibohongi oknum pejabat Pemda Toboali Bangka selatan Kep.Babel..aku rakyat kecil memperjuang kan hak tanah kmi di ambil oknum pejabat Pemda to boali Basel..tolong bapak/ibu DPR RI mksh🙏🙏🙏
2026-09-22 14:18:01
1
𝗠𝗯𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗻 :
perwakilan rakyat yg tidak ada gunanya !!
2026-09-22 23:47:48
0
Raina Aulia :
langkah baik untuk petani dan masyarakat adat
2026-09-24 02:55:03
0
jy :
jika tanah kita di jadikan hutan lindung satwa apakah bisa di bebaskan sedangkan surat kami lebih dulu ada tahunya daripada ditetapkan hutan lindung surat saya segel tolong jawabanya 🙏
2026-09-24 02:03:10
0
Daniel siagian :
#Tangkap pelaku intoleran
2026-09-22 18:43:32
0
sjsj :
Sampai kiamat gini saja itu
2026-09-22 14:15:03
0
Perjuangan Pedagang Pasar :
Sudah hampir 2 tahun permasalahan Pedagang Pasar Ciroyom Bandung dengan Pemkot Bandung.
Sampai saat ini belum ada kejelasan dan solusi..
Mohon perhatian DPR RI terhadap persoalan Pasar Ciroyom Bandung.
Perumda/Pemkot menyampaikan skema Rp12 juta/m² untuk 20 tahun. Dengan asumsi ±1.000 pedagang dan rata-rata 5 m², nilainya sekitar Rp60 miliar. Sementara aspirasi pedagang Rp5 juta/m² setara sekitar Rp25 miliar. Selisihnya sekitar Rp35 miliar.
Kami tidak menuduh adanya penyimpangan. Justru karena nilainya besar, kami memohon agar data, dasar perhitungan, kajian KJPP, RAB/DED, mekanisme DP, perjanjian dan seluruh prosesnya dapat diperiksa secara transparan oleh pihak yang berwenang.
Kami juga memohon agar persoalan tekanan/intimidasi yang disampaikan sebagian pedagang dalam proses pembayaran DP ikut diperiksa, sehingga pembayaran DP tidak otomatis dianggap sebagai persetujuan seluruh pedagang.
Kami siap membuka data, dokumen dan fakta. Mohon DPR RI ikut memperhatikan dan mendorong pengawasan agar hak masyarakat terlindungi dan pembangunan benar-benar memberikan kesejahteraan.
2026-09-22 14:11:01
0
agus :
jangan lagi ada petani yg dikriminalkan gara gara status kawasan hutan .dukung reforma agraria demi kesejahteraan petani 👍
2026-09-22 14:40:21
0
To see more videos from user @dpr_ri, please go to the Tikwm
homepage.