@lampunggehnews: Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rabu (23/9). Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, pembacaan keputusan DPRD, penandatanganan Raperda, serta sambutan Gubernur Lampung. Dalam hasil pembahasan, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 meningkat Rp20,77 miliar dari sebelumnya Rp7,012 triliun menjadi Rp7,033 triliun. Namun, kenaikan tersebut tidak terjadi pada seluruh komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp4,025 triliun berkurang Rp17,39 miliar menjadi Rp4,007 triliun. Sementara pendapatan transfer meningkat Rp38,16 miliar, dari sebelumnya Rp2,876 triliun menjadi Rp2,914 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp111,008 miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan perubahan APBD 2026 memuat sejumlah penyesuaian, baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Menurutnya, kenaikan pada sejumlah komponen pendapatan salah satunya dipengaruhi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk kurang bayar dana bagi hasil. Sementara pada sisi belanja, terdapat peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kondisi pembiayaan daerah. “Ada sejumlah penyesuaian anggaran. Beberapa mengalami kenaikan karena kita menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat, salah satunya terkait kurang bayar dana bagi hasil. Kemudian dari sisi belanja juga ada peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK dan kondisi pembiayaan daerah. Insya Allah seluruhnya telah disesuaikan dengan regulasi dan tentunya diarahkan untuk kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Marindo. Di sisi belanja, APBD 2026 sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,916 triliun. Dalam Perubahan APBD 2026, belanja daerah bertambah sekitar Rp115,09 miliar menjadi Rp8,031 triliun. Meski secara total belanja daerah meningkat, terdapat 14 perangkat daerah yang mengalami pengurangan anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi perangkat daerah dengan pengurangan terbesar. Anggarannya turun dari Rp2.372.349.812.320 menjadi Rp2.234.748.749.000 atau berkurang Rp137.601.063.320. Berikut rincian perangkat daerah yang mengalami pengurangan anggaran: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD Murni: Rp2.372.349.812.320 APBD Perubahan: Rp2.234.748.749.000 Berkurang: Rp137.601.063.320. Satuan Polisi Pamong Praja APBD Murni: Rp62.549.656.000 APBD Perubahan: Rp55.952.917.819 Berkurang: Rp6.596.738.181. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) APBD Murni: Rp52.047.832.000 APBD Perubahan: Rp51.743.300.000 Berkurang: Rp304.532.000. Dinas Perhubungan APBD Murni: Rp19.297.730.000 APBD Perubahan: Rp19.239.441.000 Berkurang: Rp58.289.000. Dinas Penanaman Modal dan PTSP APBD Murni: Rp16.677.022.000 APBD Perubahan: Rp16.012.643.000 Berkurang: Rp664.379.000. Dinas Perkebunan APBD Murni: Rp16.436.599.240 APBD Perubahan: Rp14.988.312.133 Berkurang: Rp1.448.287.107. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) APBD Murni: Rp18.720.387.000 APBD Perubahan: Rp18.697.743.000 Berkurang: Rp22.644.000. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah APBD Murni: Rp1.300.843.000 APBD Perubahan: Rp1.255.661.000 Berkurang: Rp45.182.000. Biro Hukum APBD Murni: Rp1.110.476.000 APBD Perubahan: Rp1.026.809.000 Berkurang: Rp83.667.000. Biro Perekonomian APBD Murni: Rp1.003.865.000 APBD Perubahan: Rp754.810.000 Berkurang: Rp249.055.000. Biro Pengadaan Barang dan Jasa APBD Murni: Rp1.133.322.000 APBD Perubahan: Rp892.178.000 Berkurang: Rp241.144.000. (Cha)

Lampung Geh News

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 24 September 2026 01:12:25 GMT