@metropolitan.id: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, KPU saat itu telah menerima surat keterangan penyetaraan ijazah yang menjadi dokumen persyaratan. KPU tidak mendatangi dinas pendidikan karena tidak terdapat laporan yang menjadi dasar untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Dalam persidangan yang sama, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyatakan pihaknya tidak melakukan verifikasi langsung ke dinas pendidikan terkait dokumen tersebut. Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian mempertanyakan perbedaan mekanisme verifikasi antara pencalonan presiden-wakil presiden dan pilkada. Saldi menyoroti adanya proses pengecekan hingga ke dinas pendidikan dalam sejumlah tahapan pencalonan kepala daerah. Persoalan mengenai mekanisme verifikasi syarat pendidikan tersebut kini menjadi bagian dari pemeriksaan MK dalam perkara PHPU yang turut membahas syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Video: YT Mahkamah Konstitusi #metropolitanid #kpu #bawaslu #sidangphpu #sidangmk

Metropolitan.id

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 24 September 2026 04:49:53 GMT