@jatengnews.id: SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan kewenangan terkait penetapan dan pengelolaan wilayah kerja panas bumi (WKP) berada di tangan pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penolakan masyarakat terhadap rencana pengembangan proyek geothermal di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Ungaran. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan Pemprov Jateng akan menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat untuk dikaji. Hal itu disampaikan Iwanuddin seusai menerima audiensi massa Jateng Guyub di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026) sore. Menurut Iwanuddin, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan, termasuk permintaan revisi terhadap Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta masukan terkait aturan reforma agraria. “Yang pertama kita melakukan RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dulu. Jadi meminta masyarakat supaya direvisi ke RUED. Kemudian yang kedua ada juga mengenai usulan berkaitan dengan masukan tentang undang-undang reforma agraria,” kata Iwanuddin. Baca selengkapnya di Jatengnews.id #demojateng #jatengguyub #demosemarang #tolakgeothermal #demotolakgeothermal

Jatengnews.id

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 25 September 2026 09:23:52 GMT