Kombes H Eks Karo SDM dan 23 Polisi Diduga Terlibat Suap Rekrutmen Bintara Dilaporkan ke Mabes Polri JAMBI— Dugaan praktik suap dalam proses rekrutmen Bintara Polri di lingkungan Polda Jambi memasuki babak baru. Kombes Pol H yang disebut pernah menjabat Karo SDM Polda Jambi bersama 23 personel lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut dilaporkan ke Kortastipidkor dan Divpropam Mabes Polri. Pelaporan tersebut dilakukan untuk meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses penerimaan Bintara Polri. Dugaan perkara ini sebelumnya mencuat setelah kuasa hukum pihak yang telah diproses dalam perkara tersebut mengungkap adanya dugaan transaksi dengan nilai mencapai sekitar Rp28 miliar, Informasi tersebut kemudian memunculkan tuntutan agar aparat tidak hanya memeriksa pihak yang diduga berperan sebagai perantara, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menerima maupun menikmati aliran dana. Dalam perspektif hukum tindak pidana korupsi, perkara suap tidak hanya berpotensi menjerat pihak penerima. Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa dalam tindak pidana suap, pemberi dan penerima sama-sama dapat dikenakan pidana. Pemberi suap dapat dijerat antara lain dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), sementara penerima yang memenuhi unsur sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dijerat dengan ketentuan terkait penerimaan suap sesuai konstruksi perbuatannya. Artinya, apabila dalam proses hukum nantinya terbukti terdapat pemberian uang atau janji untuk memengaruhi suatu keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatan, maka pemberi maupun penerima tidak otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana hanya karena posisi atau perannya berbeda. Khusus pihak yang menerima, KPK menjelaskan bahwa ketentuan suap dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan tindakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dugaan keterlibatan anggota Polri aktif dalam perkara seperti ini menjadi perhatian khusus karena proses rekrutmen merupakan bagian dari pelaksanaan tugas institusi negara. Karena itu, apabila benar terdapat anggota Polri aktif yang menerima uang untuk memengaruhi proses penerimaan calon anggota, aparat penegak hukum perlu menguji secara menyeluruh status dan kewenangan setiap pihak, hubungan pemberian dengan jabatan, komunikasi antar pihak, rekening atau transaksi keuangan, serta tujuan pemberian uang tersebut. mengenai penyelenggara negara juga menyebut lingkungan Polri dan pejabat tertentu yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara dalam konteks pembahasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, status sebagai anggota Polri aktif bukan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan. Sebaliknya, apabila terdapat bukti awal yang cukup, status dan kewenangan jabatan justru harus menjadi bagian penting yang diperiksa untuk menentukan pasal yang digunakan. Pengusutan perkara ini diharapkan tidak berhenti pada pihak yang diduga menjadi perantara atau penerima uang dari masyarakat. Jika benar terdapat transaksi puluhan miliar rupiah, maka penyidik perlu melakukan follow the money untuk mengetahui dari mana uang berasal, kepada siapa uang diberikan, rekening mana yang menerima, siapa yang mengendalikan transaksi, serta apakah terdapat hubungan antara pemberian uang dengan proses kelulusan calon Bintara. Termasuk menguji apakah terdapat pihak yang hanya mengaku mampu meloloskan calon, atau benar-benar memiliki akses dan pengaruh terhadap proses seleksi. Hal tersebut penting karena unsur tindak pidana suap harus dibuktikan berdasarkan fakta, alat bukti dan hubungan antara pemberian dengan jabatan atau kewenangan pihak penerima. #viral #fyppppppppppppppppppppppp #fypシ゚viral #jambi #prabowo @POLDA JAMBI @Habiburokhman @Cakapcuap.co @infobedepew - @iin_habibi